REFORMA AGRARIA - MEDAN. Program pemerintah dalam memberi kepastian hukum hak atas tanah dan legalisasi aset, dengan mempermudah penerbitan sertifikat tanah, banyak diapresiasi peserta Rembuk Daerah bidang pertanahan yang diadakan di Kampus Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Selasa (17/10).
“Ya bayangkan saja, ada orang yang harus menunggu selama 40 tahun mengurus sertifikat hak milik, akhirnya baru terwujud sekarang dan itu gratis,” kata Ketua Panita Rembuk Nasional Firdaus Ali.
Menurut Firdaus, rembuk bertema Reforma Agraria Mengakselerasi Agenda Nawacita kali ini juga akan banyak mendiskusikan masalah pertanahan yang masih sering terjadi di Indonesia. Firdaus mencontohkan percepatan pembangunan infrastruktur yang saat ini tengah menjadi fokus pemerintah, sering kali menghadapi masalah pengadaan dan pembebasan lahan.
Menurut Firdaus jika masalah tersebut tidak terselesaikan, maka sehebat apapun target pembangunan infrastruktur, akan selalu terkendala pembebasan lahan. “Rembuk ini mencoba mendiskusikan, dan mencari formulasi bagaimana masalah ini dapat terselesaikan, secara sama-sama menguntungkan,” ujarnya.
Tidak hanya tentang pembebebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur, rembuk juga membahas berbagai persoalan seputar pertanahan.
Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi dalam sambutannya mengatakan,“Kita patut berterimakasih pada Bapak Presiden yang telah memberikan perhatiannya pada Sumatera Utara. Kemarin beliau datang meninjau proyek pembangunan jalan tol di Sumatera Utara ”.
Tengku Erry menambahkan, dalam beberapa proyek yang tengah berjalan saat ini pun masih ada beberapa yang terhambat masalah tanah.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, yang juga Dewan Pengarah Rembuk Nasional 2017, Sidarto Danusubroto mengatakan, masalah tanah bukanlah masalah yang sederhana, karena itu ia berharap rembuk kali ini dapat menghasilkan rekomendasi yang solutif untuk pemerintah.
Rembuk Daerah ini adalah salah satu kegiatan dalam rangkaian acara Rembuk Nasional yang diselenggarakan di 16 Perguruan Tinggi di Indonesia.
Rembuk Nasional diadakan dengan tujuan untuk menelaah kembali apa saja capaian tiga tahun masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam berbagai bidang, sekaligus mengidentifikasi apa saja kekurangan yang harus diperbaiki . Rembuk juga diharapkan bisa memberi rekomendasi sebagai bahan perbaikan dan percepatan kinerja pemerintah dalam dua tahun ke depan.
Hasil rembuk dari 16 Perguruan Tinggi ini akan dikompilasi dan disampaikan kepada Presiden pada acara puncak Rembuk Nasional, yang rencananya akan digelar 23 Oktober 2017 di Ji Expo, Kemayoran, Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
