JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kesal dengan sikap DPRD DKI Jakarta yang menolak perpanjangan rute mass rapid transit (MRT) fase kedua dari Bundaran HI-Kampung Bandan, menjadi Bundaran HI-Ancol Timur.
Ahok mempertanyakan sikap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik yang akan membentuk pansus untuk mengkaji usulan Pemprov DKI Jakarta tersebut.
Sebelumnya, pihak PT MRT mengatakan perubahan rute dilakukan karena PT KAI sebagai pemilik lahan di Kampung Bandan telah melakukan kerja sama dengan perusahaan lain untuk penggunaan lahan. Sedianya PT MRT Jakarta akan membangun depo di Kampung Bandan.
"Kalau kamu (DPRD) enggak setuju (perpanjangan rute), kamu mau pasang (bangun depo) di mana? Kalau (bangun depo) di Kampung Bandan, lahan punya KAI enggak beres gimana," kata Ahok kepada wartawan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/3) malam.
Dia menengarai anggota dewan yang menolak usulan perpanjangan rute MRT tersebut tidak ingin bersama-sama memajukan Jakarta. "Kalau sekarang anggota dewan yang menghalangi itu, kamu mau bangun Jakarta atau mau ngerjain gue?" kata Ahok.
Akibat perubahan rute itu, PT MRT Jakarta mengajukan tambahan peminjaman biaya pembangunan kepada Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 16 triliun. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan hal tersebut kepada DPRD DKI Jakarta pada Rabu.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik merasa aneh dengan terjadinya perubahan rute. Soalnya, kata anggota partai Gerindra itu, pada rapat dengan DPRD ketika memaparkan rencana tersebut, PT MRT Jakarta mengaku telah mematangkan rencana, termasuk penyediaan lahan.
"Yang lalu kan katanya berdasarkan kajian matang, masa berubah begitu saja. Saya belum yakin karena alasannya tidak ada lahan. Ini enggak logis karena itu pasti sudah dipertimbangkan," kata Taufik saat rapat dengan Pemprov DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa.
Taufik juga mengatakan, perubahan jalur kemungkinan membuat target penyelesaian pembangunan molor.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menyampaikan, PT KAI telah menyatakan bahwa lahan yang harusnya dijadikan sebagai Depo MRT di Kampung Bandan tak bisa digunakan karena PT KAI terlanjur melakukan kontrak dengan pihak lain.
"PT KAI sudah kerja sama ternyata dengan tiga pihak di atas lokasi tanah. Hal itu dari surat yang ditandatangi oleh direksi," ujar Saefullah.
Saat mendengar hal itu, Taufik menyarankan agar pada rapat selanjutnya, Direksi PT KAI dipanggil untuk memberikan penjelasan. Dia menjanjikan pembentukan pansus untuk mengkaji rencana itu rampung dalam pekan ini, sehingga proses pengkajian bisa dilakukan lebih cepat.
Direktur PT MRT Jakarta William Sabandar mengatakan, PT Pembangunan Jaya Ancol akan memberi lahan untuk pembangunan depo dan stasiun di Ancol Timur. Luas lahan yang dibutuhkan sekitar 5 hektare sampai 6 hektare.
Nantinya, PT MRT Jakarta juga akan membangun 13 stasiun di sepanjang rute Bundaran HI-Ancol Timur. William mengatakan, tujuh stasiun berada di jalur bawah tanah dan sisanya berada di jalur layang. "Kami berharap perluasan ini memberikan manfaat bagi warga Jakarta sekaligus membangun pusat bisnis baru di Ancol," kata William.
(Kurnia Sari Aziza)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
