DKI JAKARTA - JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan pertumbuhan ekonominya capai 6,12%-6,5% pada tahun depan. Beberapa faktor bisa jadi pendorong utamanya.
Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, target pertumbuhan ekonomi tersebut diprediksi akan disumbang banyak oleh sisi investasi.
"Sekarang saja pertumbuhan kita sudah 6,24%, dan itu mayoritas didukung oleh investasi," katanya saat ditemui KONTAN di ruang kerjanya, Rabu (27/12) malam.
Kantor perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta dalam kajiannya November lalu memperkirakan pertumbuhan investasi di DKI bisa mencapai 7,6%-8%. Meningkat dibanding proyeksi 2017 sekitar 6,3%-6,7%.
Alasannya, beberapa proyek besar seperti pembangunan 6 ruas jalan tol, MRT, LRT masih akan berjalan. Selain itu, investasi non bangunan yang mulai menggeliat di semester kedua 2017 dengan realisasi investasi mesin oleh swasta bisa jadi pendorong lainnya. Serta diperkirakan dapat berlanjut hingga 2018.
Selain dari segi pertumbuhan ekonomi, Tuty menambahkan, dalam postur AOBD DKI 2018 juga upaya meningkatkan daya beli turut dilakukan Pemprov DKI.
"Kita juga tekan pengeluaran masyarakat melalui Public Service Obligation (PSO) untuk pangan dan transportasi," sambung Tuty.
Pada APBD DKI 2018, Subsidi pangan dialokasikan senilai Rp 885 miliar, dan subsidi transportasi senilai Rp 3,32 triliun.
Wakil Ketua Umum Kadin DKI Sarman Simanjorang juga optimistis, tahun depan pertumbuhan ekonomi DKI akan melesat. Ada dua faktor kata Sarman yang bisa jadi pendorong. Pertama gelaran Asian Games, dan kedua adalah Pilkada 2018.
Selama Asian Games, sektor pariwisata dan UMKM diprediksi Sarman akan dapat omset berlipat.
"Jika tamu tamu dari 45 negara peserta membelanjakan rata rata $20 saja diperkirakan omsetnya mencapai Rp 58 miliar. Belum lagi dari kontribusi belanja penonton lokal," kata Sarman.
Sementara soal Pilkada 2018, meski DKI tak akan ikut serta namun, DKI dikatakannya akan dapat pula untung dari hajat politik tersebut.
Hal tersebut diproyeksikan akan datang dari belanja atribut kampanye, dan belanja iklan. Kata Sarman industri percetakan DKI relatif memberi harga lebih murah dan kualitas yang baik.
"Jika setiap paslon membelanjakan atribut kampanye sebesar Rp 500 hingga Rp 600juta maka diperkirakan biaya belanja kampanye akan mencapai Rp 200 miliar," sambung Sarman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
