DKI JAKARTA - JAKARTA. Terkait dengan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta manaikkan tarif 17 rusun sebanyak 20%, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih bungkam.
Ditemui di Jakarta Timur usai peresmian Jakarta Volodrome, Anies enggan mengomentari masalah kenaikan tarif tersebut. “Nanti,” kata Anies di Jakarta Timur, Rabu (15/8).
Dalam kesempatan berbeda, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus menyebut bahwa hal itu bukanlah yang seharusnya dinaikkan oleh Pemprov DKI. Adapun jika ingin mendapatkan pemasukan daerah, lebih baik menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) kawasan elite.
“Kalaupun mau menaikkan pajak sebetulnya bukan dari retribusi hunian ini. Masih banyak yang lain, kenapa enggak kemudian menaikkan NJOP di Menteng atau di Pondok Indah yang jelas-jelas mereka lebih mampu,” kata Bestari saat dikonfirmasi, Rabu (15/8).
Lebih lanjut Bestari mencium adanya keinginan Pemprov DKI untuk menaikkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini sebelumnya sempat dikatakan Anies dalam pembahasan rapat paripurna beberapa waktu lalu.
“Apakah ini sekadar ingin mengejar yang namanya target untuk menaikkan APBD di perubahan ini dari Rp 77 triliun menjadi Rp 84 triliun? Nanti akan kita pertanyakan kepada Dinas Perumahan,” ungkapnya.
Selanjutnya, Bestari akan bertanya kepada penghuni rusun tentang kenaikan tarif. Namun langkah yang akan diupayakan adalah berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Badan Pengelola Retribusi Daerah (BPRD).
“Nanti kita tanyakan pada penghuni rusun. siap atau tidak untuk dinaikkan dalam kondisi ekonomi seperti ini. Nanti kita akan coba pertanyakan pada Dinas Perumahan, BPRD, apakah ini sudah melalui kajian mendalam dan ada riset tentang kemampuan,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
