kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR13.912
  • SUN102,00 -0,22%
  • EMAS620.130 0,16%
  • RD.SAHAM 0.66%
  • RD.CAMPURAN 0.16%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%

Anies mengkaji ulang satu raperda reklamasi

Selasa, 05 Desember 2017 / 07:30 WIB

Anies mengkaji ulang satu raperda reklamasi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencium seorang anak warga setempat saat meninjau Kampung Akuarium, di Jakarta, Senin (27/11). Gubernur DKI Jakarta berencana akan segera menata ulang permukiman dan membereskan status kependudukan warga yang terkena dampak penggusuran di Kampung Akuarium, serta menyiapkan penampungan sementara untuk mereka sebelum dibangun pada Januari 2018. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/kye/17

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin mengkaji ulang rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Hal itu menjadi alasan Pemprov DKI Jakarta tidak memasukkan raperda yang berkaitan dengan reklamasi pulau di Teluk Jakarta tersebut ke dalam program legislasi daerah (prolegda) yang akan dibahas bersama DPRD DKI pada 2018.

"Kami tarik untuk sementara. Kami tarik dulu untuk di-review Pak Gubernur," ujar Yayan saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/12).

Yayan menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta mulanya mengajukan kembali pembahasan raperda terkait reklamasi itu pada Oktober 2017, saat Djarot Saiful Hidayat masih menjabat sebagai gubernur.

DPRD DKI membalas permohonan itu dan meminta eksekutif merevisi surat yang dikirimkan.

"Nah, kemudian, Pak Gubernur sekarang, Pak Anies, bersurat lagi ke DPRD, kalau begitu kami tarik suratnya. Kami tarik draf sama suratnya yang bulan Oktober itu (diajukan)," kata Yayan.

Pembahasan raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta ini terganjal pasal tentang kontribusi tambahan 15 persen. Sementara raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K) yang juga terkait reklamasi tinggal menunggu paripurna pengesahan.

 Tahun lalu, pembahasan dua raperda terkait reklamasi itu dihentikan setelah salah satu anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, menjadi target operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait suap raperda reklamasi.

Berbeda dengan raperda tata ruang pantura, raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil masuk dalam daftar prolegda 2018. DPRD dan Pemprov DKI Jakarta menyepakati 45 raperda dalam prioritas pembahasan tahun depan. (Nursita Sari)

Artikel ini sudah tayang di Kompas.com, berjudul: Anies Kaji Ulang Satu Raperda Terkait Reklamasi


Sumber : Kompas.com
Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

REKLAMASI

Komentar
TERBARU
KONTAN TV
Hotel Santika Premiere Slipi Jakarta
14 May 2018
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy
Close [X]
×