JAKARTA. Keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) tentang Badan Otorita Bromo-Tengger-Semeru (BTS) disambut baik warga Jawa Timur (Jatim). Dengan menjadi kawasan terpadu, potensi wisata di Bromo, Tengger dan Semeru bisa terintegrasi.
Turunnya Keppres itu memberikan angin segar bagi perekonomian di Jatim, terutama di sektor pariwisata yang lokasinya dekat dengan Bromo dan Semeru. Pasalnya, keluarnya Keppres akan disusul dengan dukungan dari Pusat ke Jatim, baik itu dari pembagian anggaran maupun supervisi.
“Pendapatan secara ekonomi bisa lebih maksimal. Baik itu dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD) maupun pendapan masyarakat sekitar,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Jarianto, Jumat (14/7).
Dengan pemanfaatan potensi wisata secara maksimal, dia yakin, akan berdampak pada datangnya wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Kondisi itu tentunya akan membawa angin segar bagi penginapan dan rumah makan di sekitar lokasi wisata. Ditambah lagi berbagai produk kerajinan yang bisa menjadi buah tangan bagi para wisatawan
Pihaknya juga akan membekali masyarakat sekitar dengan kemampuan dan wawasan tentang objek wisata di kawasan tersebut. Dengan demikian, masyarakat bisa menjadi pemandu wisata bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
Dirinya juga mendorong adanya desa wisata, yang menjadikan masyarakat sebagai bagian dari pendukung potensi wisata di kawasan tersebut. Sebab, dengan konsep itu, masyarakat menjadi bagian industri wisata yang ada di sekitar mereka. Bahkan mereka menjadi bagian penting dari objek wisata yang ada.
“Kalau industri wisatanya tumbuh, otomatis perekonomian juga akan tumbuh. Kondisi ini juga akan menggerakan sektor UMKM yang banyak digeluti masyarakat,” kata Jarianto.
Dia bilang, pemberdayaan wisata di kawasan akan diatur lebih dalam di Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang tengah dibicarakan dengan Komisi B DPRD setempat.
Satu manajemen
Menteri Pariwisata Arief Yahya sebelumnya menyebut, badan otorita dibentuk agar pengelolaan BTS berfokus pada satu manajemen, sehingga, tidak terjadi benturan antar pengelola di kawasan wisata BTS.
“Kami sepakat satu destinasi dikelola oleh satu pengelola, yaitu badan otorita,” kata Arief.
Menteri Arief Yahya juga mengimbau masyarakat atau pihak yang berkeinginan memberi usul serta masukan mengenai pengembangan wisata BTS untuk berkoordinasi dengan badan otorita. Badan ini merupakan perwakilan dari seluruh kementerian.
“Jadi tidak perlu datang ke Jakarta, karena di daerah sudah ada perwakilan seluruh menteri terkait,” kata mantan Direktur Utama PT Telkom Indonesia tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
