JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku ingin mengundang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI dalam membahas APBD 2015 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam waktu dekat ini. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan transparansi kepada pihak mana pun, termasuk DPRD DKI.
"Pesan Pak Gubernur, meski sudah diamanatkan dengan pergub (peraturan gubernur), tapi isinya harus benar-benar memiliki asas manfaat yang besar. Bukan cuma manfaat juga, biar nilainya pun bisa terkoreksi dengan baik biar tidak ada mark up di sana untuk seluruh kegiatan," tutur Sekretaris Daerah DKI Saefullah, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/3).
Saefullah menjelaskan bahwa proses pembahasan dengan Kemendagri akan dilaksanakan setelah tanggal 3 April 2015 mendatang. Dalam proses itu, seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) DKI juga akan melakukan input mata anggaran ke sistem e-budgeting di ruang Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) DKI.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah mengirimkan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara) untuk dievaluasi oleh Kemendagri pada Selasa (24/3) lalu. Nantinya, akan ada beberapa pertemuan termasuk saat pembahasan antara Pemprov DKI dengan Kemendagri. Hasil pembahasan tersebut nantinya akan disepakati dan kemudian diinput menjadi poin-poin anggaran 2015. (Andri Donnal Putera)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
