| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.463
  • SUN97,14 0,42%
  • EMAS600.960 -0,17%
  • RD.SAHAM 0.66%
  • RD.CAMPURAN 0.16%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%

Diprotes, 50% pulau Jemaja Batam jadi kebun karet

Rabu, 25 Mei 2016 / 14:10 WIB

Diprotes, 50% pulau Jemaja Batam jadi kebun karet

Batam. Warga Kepulauan Jemaja di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, keberatan dengan izin perkebunan di wilayah mereka. Perkebunan itu menggunakan separuh daratan Jemaja.

Penolakan itu disampaikan puluhan warga Jemaja, Rabu (25/5/2016), di Batam, Kepulauan Riau. Sasaran penolakan adalah perkebunan karet 3.605 hektar atau 36,05 kilometer persegi yang akan dibuka di Pulau Jemaja, Anambas. Perkebunan itu akan dibuka PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ).

Areal perkebunan itu menempati hampir separuh dari daratan Jemaja yang luas totalnya 78 kilometer persegi. Padahal, daratan Jemaja terbagi menjadi beberapa pulau-pulau kecil.

Warga menyatakan bahwa penolakan itu bukan karena tidak ada kompensasi dari perusahaan yang akan membuka kebun. “Kami tidak mau karena beberapa rupiah hari ini, masa depan kami hancur. Kami sudah sering kekeringan. Kalau hutan dihabiskan untuk kebun, makin sering kami kekeringan,” ujar seorang warga Jemaja Timur, Usman.

Lahan yang akan dijadikan perkebunan itu memang masih berupa hutan. Aneka jenis kayu berusia puluhan tahun terdapat di areal itu. Warga menolak tim penilai analisis dampak lingkungan (Amdal) datang ke Jemaja. Mereka siap mengusir konsultan penilai jika masuk ke Amdal.

“Tolong jangan masuk ke Pulau Jemaja, kami siap menolak tim Amdal. Kami tidak mau hutan kami hancur,” ujar warga lain, Gusdi.

Sejumlah warga lain juga menyatakan hal senada. Mereka memastikan akan mengusir tim konsultan Amdal yang akan ke Jemaja bila terkait perkebunan karet itu. “Kami sudah lihat di mana-mana banjir di musim hujan dan kekeringan saat kemarau gara-gara hutan dibabat. Kami tidak mau bencana itu terjadi di Anambas,” ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Anambas Abdul Haris juga menyatakan penolakan. Bahkan, ia memohon Presiden Joko Widodo memerintahkan pembatalan izin perkebunan itu. Hingga kini, Amdal untuk perkebunan itu belum terbit.

Sementara itu, Direktur Operasional PT KJJ Basyarudin Idris tidak menjawab panggilan ke telepon selulernya. Nomor ponselnya aktif dan bisa dihubungi berkali-kali. Namun, ia tidak menjawab panggilan tersebut.

(Kris R Mada)


Sumber : Kompas.com
Editor: Adi Wikanto

PENGELOLAAN WILAYAH

TERBARU
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0036 || diagnostic_api_kanan = 0.0482 || diagnostic_web = 0.2194

Close [X]
×