: WIB    --   
indikator  I  

Djarot akan paksa RS swasta bermitra dengan BPJS

Djarot akan paksa RS swasta bermitra dengan BPJS

KONTAN.CO.ID - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku akan memaksa rumah sakit swasta di Jakarta bermitra dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dengan demikian, pelayanan kesehatan terhadap warga yang sakit, khususnya wayang kurang mampu, akan cepat ditangani.

"Sekarang ini akan kami paksa, akan dorong rumah sakit swasta itu ikut gabung kepada BPJS Kesehatan," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (11/9).

Djarot menambahkan, rumah sakit yang diwajibkan bermitra dengan BPJS saat ini hanyalah rumah sakit umum daerah (RSUD) dan rumah sakit milik pemerintah. Tidak ada kewajiban bagi rumah sakit swasta untuk bermitra dengan BPJS. Namun, rumah sakit swasta seharusnya juga bermitra dengan BPJS karena adanya target kesehatan cakupan semesta (universal health coverage) pada 2019, yakni seluruh penduduk Indonesia ikut dalam program BPJS Kesehatan.

"Rumah sakit swasta ini harus kami dorong juga karena kami berharap 2019 itu semua warga negara itu dijamin penanganan kesehatannya," kata Djarot.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto sebelumnya mengatakan, baru sekitar 90 rumah sakit di Jakarta yang bermitra dengan BPJS Kesehatan. Padahal, total rumah sakit yang ada di Jakarta 189 unit rumah sakit.

"Kalau enggak salah yang bermitra dengan BPJS itu ada sekitar 90 lebih deh, di Jakarta (total) ada 189 rumah sakit," kata Koesmedi, Minggu kemarin.

Berdasarkan data dari laman resmi www.bpjs-kesehatan.go.id, BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka mewujudkan cita-cita universal health coverage paling lambat 1 Januari 2019. Kerjasama dilakukan pada 2016. Dalam kerjasama tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan mendaftarkan seluruh warga Jakarta tanpa terkecuali sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). (Nursita Sari)


SUMBER : Kompas.com
Editor Sanny Cicilia

KEBIJAKAN DKI

Feedback   ↑ x
Close [X]