Ekonomi adil, Jokowi beri 10.000 surat tanah Solo

Jumat, 21 April 2017 | 09:46 WIB   Reporter: Agus Triyono, Ramadhani Prihatini
Ekonomi adil, Jokowi beri 10.000 surat tanah Solo


JAKARTA. Pemerintah akan mulai meluncurkan program ekonomi berkeadilan. Bila tak ada aral melintang, rencananya Jumat (21/4) hari ini, pemerintah akan mulai mencanangkan rangkaian program ekonomi berkeadilan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyam Djalil mengatakan, pemerintah akan mulai meluncurkan salah satu bagian program ekonomi berkeadilan yakni sertifikasi tanah masyarakat. "Rencananya akan diluncurkan di Solo," katanya Kamis (20/4).

Menurut Sofyan, dalam peresmian program ini, rencananya akan ada 10.000 sertifikat yang akan diserahkan ke masyarakat Solo.

Sofyan juga mengklaim saat ini persiapan di kementeriannya untuk menjalankan program sertifikasi lahan sudah rampung. Sehingga program ini siap dijalankan.

Catatan saja, dalam program ekonomi berkeadilan, setidaknya ada 10 rencana aksi yang akan dilakukan pemerintah. Pertama, peningkatan nilai tambah pengelolaan lahan lewat reforma agraria.

Lewat program ini, pemerintah akan memberikan akses lahan bagi 4,5 juta-9 juta penduduk miskin di tiga provinsi terbanyak penduduk miskin dalam tiga tahun. Nah, salah satu program yang akan dilakukan adalah sertifikasi tanah masyarakat.

Kedua, terciptanya skala ekonomi yang meningkatkan pendapatan pertanian rakyat. Ketiga, proporsi kepemilikan perkebunan yang adil. Keempat, tersedianya rumah terjangkau di area perkotaan yang padat. Kelima, pengembangan pendapatan nelayan.

Keenam, pengenaan pajak yang berkeadilan. Ketujuh, meningkatkan kapasitas UMKM. Kedelapan, meningkatkan kapasitas pedagang tradisional. Kesembilan, memberikan penguatan kepada rakyat untuk memilih, baik berpartisipasi dalam penciptaan pasar maupun pengadaan proyek pemerintah.

Kesepuluh, mengurangi pengangguran dengan membangun kapasitas sumber daya manusia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bilang, program ekonomi berkeadilan ini merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di masyarakat.

Namun menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution program ekonomi berkeadilan ini tak bisa langsung berjalan serentak lantaran butuh proses. Untuk reforma agraria misalnya, diutamakan untuk redistribusi lahan-lahan yang mudah dibagikan ke masyarakat. "Tidak akan semua program reforma agraria diluncurkan bulan ini," tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto

Terbaru