FREEPORT - JAKARTA. PT Freeport Indonesia (PTFI) diketahui telah melaksanakan kewajiban membayar bagian daerah atas keuntungan bersih perusahaan untuk kinerja keuangan tahun 2023 sekitar Rp 3,35 triliun.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 1,4 triliun dibayarkan ke Pemerintah Kabupaten Mimika dan sekitar Rp 839 miliar diterima Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Sementara kabupaten lain di Papua Tengah yang terdiri dari Kabupaten Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya masing-masing mendapatkan sekitar Rp 160 miliar.
Menanggapi fakta ini, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menyampaikan jika dana kontribusi PTFI ke daerah sebaiknya dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah beroperasinya PTFI.
Baca Juga: Butuh Dana Rp 50 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Cadangan Penyangga Energi
Untuk itu, bersama para pemangku kepentingan, pemerintah daerah harus cermat menyusun program-program pembangunan yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat.
“Intinya, jangan jadikan masyarakat sebagai penonton, tapi juga terlibat dalam prosesnya karena masyarakat paling tahu apa yang mereka butuhkan,” ujar Esther dalam keterangannya.
Esther menambahkan, pemerintah daerah perlu merumuskan dan menyusun program-program pembangunan prioritas yang dibutuhkan masyarakat. Esther melihat dana kontribusi PTFI ke daerah akan lebih tepat jika dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti sektor kesehatan, transportasi, dan pendidikan.
Sektor pendidikan misalnya dapat digunakan untuk membangun gedung-gedung sekolah yang dalam jangka panjang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Baca Juga: Butuh Dana Rp 50 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Cadangan Penyangga Energi
Sementara untuk sektor transportasi dengan pembangunan bandara di tiap kabupaten, penting untuk dikedepankan karena selain dapat membuka akses keterisolasian wilayah Papua, juga bisa mendongkrak kegiatan ekonomi produktif seperti untuk mobilitas warga dan distribusi logistik.
Dengan adanya bandara, konektivitas semakin lancar dan dapat menyatukan wilayah di Provinsi Papua Tengah. “Dalam jangka panjang, hal tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ,” ujar Esther.
Menurut Esther, infrastruktur dasar lainnya yang juga perlu mendapat perhatian adalah sektor kesehatan dengan bentuk konkretnya pembangunan rumah sakit. Esther menekankan pentingnya memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Papua Tengah, wilayah yang termasuk yang rawan kesehatan dengan medan yang sulit. Pelayanan kesehatan di daerah tersebut juga harus ditingkatkan.
Pemerintah harus bisa memastikan setiap keluhan masyarakat dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai termasuk tenaga medis. “Untuk itu, guna meningkatkan pelayanan publik untuk sektor kesehatan, dana kontribusi PTFI juga bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sakit, “ ujar Esther.
Baca Juga: Butuh Dana Rp 50 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Cadangan Penyangga Energi
Berdasarkan penelusuran redaksi, perkiraan biaya pembangunan rumah sakit kapasitas 200 bed itu sekitar 300-350 miliar, sedangkan biaya pembangunan bandara di IKN adalah sekitar 136 miliar. Sehingga bagian daerah atas keuntungan bersih Rp 3,3 triliun dari PTFI diproyeksikan bisa membangun delapan rumah sakit dan empat bandara.
Esther mengatakan pemanfaatan dana kontribusi PTFI, harus sejalan dengan program pembangunan pemerintah daerah. Seluruh pemangku kepentingan harus dilibatkan.
Dengan demikian, program yang dijalankan nantinya, merupakan program yang telah diputuskan bersama. Selain itu, tidak kalah pentingnya, kata Esther, juga harus ada studi kelayakan sebelum program dijalankan.
Langkah awal adalah menyusun analisis prioritas. Setelah itu, feasibility study atau studi kelayakan. Kalau memang ada prioritas untuk membangun bandara dan memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, silahkan dijalankan. “Dalam proses pembangunannya nanti, harus ada monitoring evaluasi,” tutur Esther.
Baca Juga: Butuh Dana Rp 50 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Cadangan Penyangga Energi
Lebih lanjut, Esther Sri Astuti mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dapat mengelola dana kontribusi PTFI dengan transparan dan akuntabel. Untuk itu, apa pun bentuk programnya harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Dengan begitu, dana kontribusi tersebut akan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena sejak awal mulai dari perencanaan, pengelolaan, dan monitoringnya, melibatkan peran serta dari masyarakat,” pungkas Esther.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
