JAKARTA. Partai Golkar mendapatkan data sebanyak 28.000 pengaduan warga yang tidak bisa menggunakan hak pilih saat Pilkada DKI Jakarta yang digelar Rabu (15/2).
Ketua Koordinator Bidang (Korbid) PP I Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan, data tersebut didapat dari posko pemenangan Ahok-Djarot di Rumah Lembang.
"Yang jelas di rumah Lembang, sampai tadi siang saya komunikasi dengan teman-teman di sana, sudah angka 28.000 pengaduan. Pengadu yang tidak bisa memilih sudah ada 28.000," kata Nusron di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (17/2).
Nusron menyayangkan ketidaksiapan KPU DKI Jakarta karena tidak mengantisipasi warga yang belum terdaftar. Padahal, kata Nusron, mereka memiliki e-KTP.
Menurut Nusron, koalisi Ahok-Djarot akan melakukan bantuan hukum kepada warga yang memiliki e-KTP tetapi belum terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal itu dilakukan agar warga dapat mencoblos pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.
"Kita daftar kan dalam DPT supaya tanggal 19 April nanti pada putaran kedua. Yang bersangkutan semua mempunyai hak pilih. Ini sangat disayangkan padahal mereka datang jauh-jauh, ada yang pulang dari Singapura, dari Amerika, ada dari Eropa," kata Nusron.
Nusron pun menilai angka golput atau tidak memilih di Pilkada DKI Jakarta sebanyak 20% dalam batas wajar. Sebab, Pilkada di daerah lain bisa mencapai di atas 20% warga yang golput.
"Saya yakin kalau tidak ada Ahok, enggak sampai segitu. Karena ada Ahok, orang yang anti Ahok semangat memilih untuk dimobilisasi," kata Nusron.
(Ferdinand Waskita)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
