KEBAKARAN LAHAN - Kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan, dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) saat ini dinilai sudah lebih baik. Jika dibandingkan saat terjadi bencana karhutla pada tahun 2015.
“Saat terjadi kebakaran besar di 2015, baik pemerintah maupun perusahaan sifatnya masih reaktif, ada kejadian baru bersikap. Kalau sekarang, ketika terpantau titik panas mereka sudah standby entah itu water bombing atau yang lainnya,” ujar pakar Ekologi dari Pusat Studi Lingkungan Hidup, Universitas Riau Suwondo dalam keterangannya, Selasa (15/8).
Suwondo menilai, pemerintah dan perusahaan sudah lebih proaktif. Dalam konteks pencegahan, korporasi besar juga punya kewajiban tidak hanya di area konsesi perusahaan, tetapi juga di daerah sekitar area konsesi.
“Saya pikir ada beberapa inisiasi program yang baik seperti free fire village (desa peduli api), itu kan inisiasi yang baik dari perusahaan,” ujar Suwondo. Menurutnya hal itu, salah satu indikasi bahwa industri pun sudah mulai lebih peduli pada lingkungan.
Pemerintah Provinsi Riau juga mengklaim telah melibatkan pihak korporasi dalam menangani pencegahan kerusakan lingkungan di Riau. Wakil Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim mengatakan selama ini Pemprov Riau telah membangun sinergi dengan semua pemangku kepentingan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
“Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan juga masyarakat berikut asosiasi-asosiasi pengusaha, Insya Allah kita bersama-sama. Dan kita mengharapkan pembangunan ini memang diusahan dampak lingkungannya seminimal mungkin,” ujar Wan Thamrin, saat menghadiri acara seminar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim di Hotel Pangeran
Senada dengan Wan Thamrin, Ketua Tim Restorasi Gambut, Provinsi Riau, Ahmad Hijazi mengatakan, dalam setiap perencanaan pembangunan di Riau selalu melibatkan unsur korporasi. Terlebih dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pihak swasta selalu dilibatkan.
