“Mereka dalam penyusunan konsep kan dilibatkan, mereka kita undang, dalam diskusi-diskusi mereka terlibat, bahkan ada forum. Jadi memang sudah ada forum sinergi antara pemerintah masyarakat dan pihak swasta,” ujar Hijazi.
Hijazi yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Riau menjelaskan, Riau adalah provinisi pertama di Indonesia yang menjalankan pembangunan berkelanjutan. Bahkan sebelum dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pemprov Riau sudah membuat MoU dengan UNDP untuk piloting dan localizing SDGs di Indonesia itu di Riau.
“Konkretnya, kita mengambil 17 target SDGs yang kita terjemahkan dalam RPJMD kita. Nanti itu menjadi acuan dalam prioritas pembangunan tahunan yang kita lakukan,” ujar Hijazi.
Hijazi menambahkan, dalam pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) pemerintah tidak mungkin berjalan sendirikan. Pihaknya, menggandeng empat pemangku kepentingan lain, seperti perguruan tinggi, perusahaan swasta, dan civil society seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan di Riau.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
