BISNIS TRANSPORTASI - JAKARTA. Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI mengharapkan pemerintah untuk mempertimbangkan pemberian subsidi dalam industri angkutan umum, seperti mikrolet.
Ketua DPU Bus Kecil Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI, Limbong Berman mengatakan, jika ada mikrolet gratis dan pemerintah buat aturan yang meminimalisir penggunaan kendaraan bermotor, nasib angkutang umum bisa terselamatkan.
Menurut Limbong, belum banyak masyarakat yang menggunakan angkutan umum khususnya di DKI Jakarta. Apalagi, mereka harus bersaing dengan Trans Jakarta yang mendapat subsidi dari pemerintah.
Hal itulah yang kemudian membuat pelaku usaha berpikir ulang untuk melakukan investasi atau upgrade kendaraan. Apalagi hal itu membutuhkan biaya yang tinggi. "Supply dan demand jadi persoalan," ujar Limbong saat dihubungi Kontan.co.id, Sabtu (9/12).
Selain itu, kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang mewajibkan semua angkutan umum wajib menggunakan AC cukup memberatkan, terlebih jika semua biaya ditanggung oleh operator. Pasalnya, tidak semua pengguna kendaraan umum juga nyaman menggunakan AC. "Jadi pemerintah harus melihat segmen pasarnya," ungkap dia.
Pemerintah tidak memberikan jaminan dalam implementasi PM Perhubungan nomor 29/2015 tersebut. Sehingga Organda harus berpikir ulang, apalagi hal itu berkaitan dengan return of investment.
Sebagai gambaran, Limbong menjelaskan, selama ini penyelenggaraan angkutan umum dilakukan berbasis PT dan koperasi. Adapun untuk koperasi angkutan umum, permodalan pun berasal dari masing - masing pelaku usaha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
