| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.368
  • SUN97,14 0,42%
  • EMAS609.032 -0,17%
  • RD.SAHAM 0.66%
  • RD.CAMPURAN 0.16%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%

Pemprov Jateng larang pemberian parsel Lebaran

Kamis, 26 Mei 2016 / 20:33 WIB

Pemprov Jateng larang pemberian parsel Lebaran

SEMARANG. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melarang pemberian parsel Lebaran oleh kalangan pejabat di lingkungan pemerintahan setempat karena dinilai sebagai bentuk gratifikasi.

"Sekarang kita akan mendekati Lebaran, tidak ada lagi kirim-kiriman parsel dan tidak lagi bagi-bagi duit. Tidak usah sekda 'ngasih' gubernur, bupati, ataupun wali kota. Itu tidak boleh, itu dilarang," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono di Semarang, Kamis (26/5).

Hal tersebut disampaikan Sri Puryono di hadapan 35 sekretaris daerah pada kegiatan "Workshop Pencegahan Korupsi Terintegrasi Kabupaten dan Kota se-Jateng" di Hotel Novotel Semarang.

Ia mengungkapkan bahwa komitmen bersama pengendalian gratifikasi adalah menyusun pedoman pengendalian gratifikasi, membentuk unit pengendalian gratifikasi, melaksanakan pengendalian gratifikasi, dan melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Untuk itu apa yang telah disepakati bersama melalui penandatanganan pencegahan tindak pidana korupsi jangan hanya seremonial dan formalitas, melainkan harus dipraktikan, bahkan semua harus terlibat dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi," ujarnya.

Ia menjelaskan Jateng mendapat penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai provinsi terbanyak mengembalikan gratifikasi dan konsisten melaporkan tindak gratifikasi serta jumlah laporan gratifikasi yang dilaporkan ke KPKĀ tercatat sebagai laporan terbanyak sepanjang 2015 dibandingkan dengan instansi lain di Indonesia.

Prosedur pelaporan dugaan gratifikasi itu, kata dia, adalah saat menerima barang harus dipotret kemudian dilaporkan ke KPK, selanjutnya KPK akan memverifikasi apakah barang tersebut termasuk kategori gratifikasi atau tidak.

"Daripada pada repot-repot motret dan laporan, mending tidak usah menerima saja apalagi kita juga sudah membuat pakta integritas," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Puryono juga meminta pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah segera menuntaskan LHKPN selambatnya akhir 2016 sebagai salah satu upaya pencegahan dini terjadinya tindak pidana korupsi, sekaligus membentuk aparatur negara yang bersih dan berintegritas.


Sumber : Antara
Editor: Sanny Cicilia

PENCEGAHAN KORUPSI

Komentar
TERBARU
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0007 || diagnostic_api_kanan = 0.0419 || diagnostic_web = 0.2372

Close [X]
×