DKI JAKARTA - JAKARTA. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan tunggakan rusun bisa menjadi salah satu penghambat upaya Pemprov DKI mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2017.
Sehingga, Pemprov DKI Jakarta harus menagih setiap piutang yang dimiliki, termasuk tunggakan rusun.
"Karena ini juga nantinya menyambung ke WTP. Proses WTP kita akan sangat berpengaruh kepada collection dan piutang yang kami harus catat dan eventually tagih tunggakan-tunggakan itu," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (7/12).
Sandiaga meminta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan memilah warga yang benar-benar tidak mampu membayar rusun. Sebab, ada laporan banyak warga yang tidak mau membayar rusun karena ikut-ikutan warga lainnya, padahal warga tersebut mampu membayar.
"Memang sudah ada yang sanggup, tetapi enggak mau bayar karena melihat saudara-saudara mereka yang mengikuti program, enggak bayar," ujar Sandiaga.
Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menargetkan opini WTP dalam hasil audit BPK. Sandiaga memimpin proses yang dinamai road to WTP itu.
Untuk mencapai target WTP terhadap laporan keuangan tahun 2017, Sandi membentuk tim task force. Tim ini bertugas memetakan seluruh temuan BPK untuk ditindaklanjuti, salah satunya soal pencatatan aset-aset milik DKI.
Tim task force akan mempercepat beberapa hal, yakni tindak lanjut rekomendasi BPK, inventarisasi aset seluruh SKPD, pengembangan sistem informasi aset, pengembangan dan integrasi seluruh subsistem penerimaan dengan sistem informasi keuangan, dan pengendalian melalui sistem penguatan peran inspektorat. (Jessi Carina)
Artikel ini sudah tayang sebelumnya di Kompas.com berjudul: Sandiaga: Tunggakan Rusun Bisa Pengaruhi Proses Pencapaian WTP
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
