Tanah Jakarta turun, ini yang dilakukan pemerintah

Jumat, 18 Agustus 2017 | 06:27 WIB Sumber: Kompas.com
Tanah Jakarta turun, ini yang dilakukan pemerintah


DKI JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya untuk mengatasi penurunan permukaan tanah di utara Jakarta melalui program Quick Win Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Pelaksanaan program Quick Win ini ditargetkan selesai pada 2019 dan dilakukan secara komprehensif melalui berbagai upaya.

Beberapa upaya tersebut pembangunan tanggul pengaman pantai sepanjang 20 kilometer dan penyediaan air bersih sebesar 3500 liter per detik sebagai kompensasi pengambilan air tanah dalam rangka pengendalian penurunan muka tanah.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sri Hartoyo mengatakan, saat ini pemerintah terus berupaya menambah pasokan kebutuhan air baku DKI Jakarta melalui jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

"Untuk menambah pasokan air baku Jakarta akan dibangun SPAM Jatiluhur tahap I dengan kapasitas 4.000 liter per detik, SPAM Jatiluhur Tahap II sebesar 5.000 liter per detik, dan SPAM Waduk Karian sebesar 4.200 liter per detik," ujar Sri Hartoyo saat meninjau lokasi pembangunan Tanggul Pengamanan Pantai Tahap II Paket 2 di Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (15/8).

Untuk kebutuhan pembangunan SPAM Jatiluhur I diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp 4 triliun, SPAM Jatiluhur 2 sekitar Rp 6 triliun, dan SPAM dari Waduk Karian sekitar Rp 6 triliun.

Dengan dibangunnya 3 SPAM ini dapat menambah pasokan kebutuhan air baku Jakarta sebesar 13.200 liter per detik dari kebutuhan air baku total di Jakarta sebesar 20.000 liter per detik.

Nantinya setelah tercukupinya kebutuhan air baku DKI Jakarta yang bersumber dari Bendungan Jatiluhur dan Bendungan Karian, pemerintah akan mengeluarkan aturan yang tegas untuk membatasi penggunaan air tanah di Jakarta.

Waduk Karian sendiri saat ini dalam tahap konstruksi dan ditargetkan selesai pada 2019.

Sri Hartoyo menambahkan, sebagai bagian dari Quick Win NCICD, Kementerian PUPR juga tengah membangun pengolahan air limbah melalui perpipaan di Jakarta.

Dalam hal ini, Kementerian PUPR bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) akan membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpadu atau Jakarta Sewerage System (JSS) yang tersebar di 15 zona.

Dari 15 zona tersebut, pengelolaan limbah terpadu akan diawali pembangunannya di zona 1 yang berlokasi di Pluit dan zona 6 di Duri Kosambi.

"Zona 1 dan zona 6 adalah prioritas dan sudah ada lahan disiapkan untuk pembangunannya yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta" jelas Sri.

Pembangunan di Zona 1 dibangun diatas lahan seluas 4,901 hektare dengan kapasitas 198.000 meter kubik limbah per hari.

Sedangkan zona 6 di daerah Duri Kosambi, dengan luas sekitar 5,875 hektare dengan kapasitas 282.000 meter kubik per hari.

Ditargetkan selesainya IPAL terpadu pada 15 zona tersebut pada 2035 mendatang, akan mampu melayani pengolahan air limbah Jakarta hingga 90%. (Arimbi Ramadhiani)

Artikel ini sudah tayang sebelumnya di Kompas.com, berjudul: Atasi Laju Penurunan Muka Tanah Jakarta, Ini Langkah Pemerintah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Terbaru