JELAJAH EKONOMI PARIWISATA - WANGI-WANGI. Para pelaku jasa pariwisata di Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara, sedang gundah gulana. Tanda-tanda penurunan jumlah kunjungan wisatawan di kawasan tersebut mulai tampak.
Kelesuan bisnis pariwisata mulai terasa sejak tahun lalu. "Dulu tamu hotel tidak pernah sepi, kondisi saat ini ngeri," ungkap Mihi, pemilik Hotel Sry Rezeki, Wakatobi, kepada Tim KONTAN Jelajah Ekonomi Pariwisata 2019.
Mihi mengungkapkan, keprihatinan tersebut bukan hanya melanda para pelaku jasa pariwisata, tetapi juga merembet ke kalangan nelayan, petani hingga pengusaha kuliner setempat.
Baca Juga: Melihat keseharian Suku Bajo, sang pengembara samudra
Tercatat kunjungan wisatawan pada tahun 2016 sebanyak 22.380 kunjungan dan setahun kemudian mencapai 27.380 atau naik 5.059 kunjungan atau setara 22,61%. Namun pertumbuhan dari 2017 ke 2018 melambat, yakni hanya naik 2.380 kunjungan atau tumbuh 7,41% menjadi 29.408 kunjungan. Sementara hingga Juli tahun ini, tercatat jumlah kunjungan hanya sebanyak 12.387 kunjungan.
Akses yang minim menuju Wakatobi menjadi satu kendala. "Akses belum banyak, pesawat hanya Wings Air," ungkap Direktur Operasional PT Sahid International Hotel Management and Consulting, Emeraldo B. Parengkuan.
Hugua, Ketua PHRI Sulawesi Tenggara yang juga mantan Bupati Wakatobi, menilai pemerintah daerah kurang proaktif dalam menggencarkan promosi pariwisata Wakatobi. "Promosi rendah sekali jadi turun, baru di awal 2019 ini ada promosi lagi," ujar dia beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Menyelami surga kecil bawah laut Wakatobi
Promosi hanya bersifat lokal sehingga tidak memiliki gaung besar. Oleh sebab itu, PHRI berharap Peraturan Presiden (Perpres) untuk Wakatobi sebagai salah satu 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau Bali Baru segera terbit. Kabarnya, calon beleid itu sudah masuk meja Sekretaris Kabinet (Setkab) dan menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Indikator keberhasilan promosi pariwisata melalui Badan Otoritas Pariwisata (BOP) dapat dilihat dengan perkembangan pariwisata seperti Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika. Masuknya BOP akan berdampak positif, misalnya, mampu mendorong perbaikan infrastruktur, aksesibilitas modern, bahkan bisa menarik investor menanamkan modalnya di Wakatobi.
Bupati Wakatobi Arhawi mengaku intensif berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk membahas BOP. Bahkan mereka sempat menggelar audiensi dengan Menteri Pariwisata.
Baca Juga: PHRI harapkan perpres badan otorita pariwisata Wakatobi segera keluar
Kelak, BOP Wakatobi memiliki dua fungsi, yakni fungsi otoritatif terhadap kawasan yang dikuasai guna membangun amenitas sebagai pendorong percepatan kemajuan kawasan. Selanjutnya fungsi koordinatif yang dapat menjembatani komunikasi dengan pemerintah pusat serta pihak terkait lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
