Warga Padang minta pemda sosialisasikan kebijakan

Rabu, 11 Mei 2016 | 11:27 WIB Sumber: Antara
Warga Padang minta pemda sosialisasikan kebijakan


PADANG.  Sejumlah warga di beberapa wilayah kota Padang, Sumatera Barat, mengharapkan pemerintah baik daerah maupun pusat menyosialisasikan semua kebijakan yang kepentingannya untuk publik secara menyeluruh.

"Banyak kebijakan baru tiba-tiba muncul tanpa sosialisasi, akibatnya masyarakat tidak mengetahui dan pelaksanaannya tidak maksimal," kata salah satu warga yang juga tokoh masyarakat di Pauh Padang, Syafriadi di Padang, Rabu (11/5).

Menurutnya kebijakan seperti kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, Sensus Ekonomi, dan beberapa kebijakan daerah seperti penyelenggaraan IORA dan Komodo rata-rata tidak diketahui masyarakat awam sebelumnya.

Meski beberapa warga mengatakan ada sosialisasi namun pada kenyataannya tidak menyeluruh hingga semua lapisan.

"Tidak mungkin semua warga bisa memperhatikan internet atau televisi bahkan baca koran setiap hari," ujarnya.

Seharusnya pemerintah menyosialisasikan setiap kebijakan ke seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Dalam hal ini tentunya tidak digunakan prinsip pemerataan namun menggunakan prinsip penyesuaian dengan kebiasaan dan kearifan lokal masyarakatnya.

Sebagai contoh di daerahnya Pauh, tidak semua warga mengerti internet, nonton tv atau baca koran.

Namun dengan sosialisasi langsung misal terkait BPJS ke sawah atau warung tentunya lebih optimal dibanding melalui surat edaran atau imbauan dari Mesjid.

Senada dengan itu tokoh masyarakat Lubuk Kilangan Padang, Nenden menilai sosialisasi kebijakan amat perlu diberitahukan ke seluruh lapisan masyarakat.

Sebab dengan spanduk, baliho, pemberitahuan lewat kelurahan kurang efektif, jika perlu petugas kelurahan mendatangi RT dan RW dalam menyosialisasikan kebijakan.

Sebagai contoh masyarakat di perumahan dengan tingginya intensitas aktivitasnya tentunya tidak akan sempat memperhatikan masalah pengelolaan sampah, listrik mati, atau tarif angkot naik.

"Sistem jemput bola memang perlu dilakukan bila ingin kebijakan terealisasi sepenuhnya," tambah dia.

Camat Kuranji Padang, Rachmadeny Putri menilai bahwa sistem jemput bola dalam menerapkan kebijakan memang perlu dilakukan saat ini.

Menurutnya dengan begitu masyarakat akan lebih memperhatikan kebijakan tersebut.

Senada dengan itu Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah baru baru ini mengatakan bahwa kebijakan akan sampai masyarakat bila dilakukan dengan sistem turun langsung ke lapangan.

Meskipun begitu dia mengakui masih banyaknya masyarakat yang belum merasakan kebijakan akibat belum optimalnya kinerja sistem tersebut.

Ke depan pihaknya berjanji akan memperkuat sistem tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia

Terbaru