BEKASI. Dinas Bangunan dan Permukiman Kota Bekasi, Jawa Barat, gagal menyerap 11 anggaran pembangunan sarana prasarana pendidikan sepanjang 2016.
"Akhirnya anggaran menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD tahun 2016, karena tidak bisa dialokasikan untuk pembangunan di sekolah lainnya," kata Kepala Bidang Bangunan Gedung Disbangkim Kota Bekasi Lusiana, Senin (5/12).
Dia mengatakan, mayoritas kegiatan yang batal direalisasikan tersebut semula diproyeksikan digelar untuk keperluan pembangunan sekolah dasar. Selain pembangunan ruang kelas baru, kegiatan berupa pembangunan prasarana pelengkap di lingkungan sekolah.
Lusi merinci, kegiatan yang gagal terealisasi itu berlokasi di SDN Kalibaru I, SDN Cikiwul I, SMKN 12, SDN Rawalumbu 3, SDN Sepanjang Jaya 3, SDN Jaticempaka 7, dan SDN Jatisari 2.
Penyebab batal terealisasinya kegiatan di SDN Kalibaru I, SMKN 12, SDN Rawalumbu 3 dan SDN Sepanjang Jaya 3, yaitu tidak tersedianya lahan yang memadai untuk penyelenggaraan kegiatan pembangunan.
Adapun persoalan di SDN Cikiwul 1 akibat teralokasikannya anggaran ganda, sehingga hanya satu saja yang direalisasikan. Sementara kegiatan di SDN Jaticempaka 7 dan SDN Jatisari 2 tidak diserap tahun ini karena pengerjaannya sudah dilaksanakan tahun 2015. "Jadi usulannya kembali muncul tahun ini padahal pekerjaan sudah selesai tahun lalu," ungkap Lusi.
Lusi menyebutkan, tahun ini ada 137 kegiatan pembangunan sarana prasarana pendidikan yang dialokasikan dari APBD 2016. Total anggaran yang disiapkan mencapai lebih dari Rp 104 miliar. Rincian kegiatannya berupa pembangunan 61 ruang kelas baru untuk keperluan SMPN, 36 ruang kelas baru untuk jenjang SMAN/SMKN, dan 124 ruang kelas baru untuk SDN.
Sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018 sekaligus menyesuaikan dengan kurikulum 2013 yang mensyaratkan seluruh siswa belajar dalam 1 shift, maka kebutuhan pembangunan ruang kelas baru tingkat SMA dan SMK masing-masing sebanyak 60 unit, untuk tingkat SMP 400 unit, dan seribuan lokal untuk tingkat SDN.
"Pekerjaan masih banyak, sayangnya dukungan anggaran tidak demikian. Sebab dari usulan pendanaan yang kami usulkan sebesar Rp 350 miliar di tahun 2017, terakhir yang dimunculkan di draf KUAPPAS hanya berkisar Rp 45 miliar. Namun kami upayakan ada peningkatan di finalisasi anggaran nanti supaya kebutuhannya cepat terpenuhi," katanya. (Andi Firdaus)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
