BEKASI. Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, terpaksa menalangi pembayaran dan kompensasi bau bagi 18.000 kepala keluarga di Bantargebang pada 2016. Ini akibat kendala teknis keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Sebab Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2016 DKI belum disahkan oleh legislatif," kata Asisten Daerah II Kota Bekasi, bidang Administrasi Dadang Hidayat di Bekasi, Jumat (28/10).
Menurut dia, dana talangan itu diberikan sebagai pencairan dana pemberdayaan masyarakat atau kompensasi bau untuk triwulan ketiga 2016 sebesar Rp 18 miliar. DKI rutin memberikan uang kompensasi bau ke warga di tiga kelurahan Kecamatan Bantargebang yakni Kelurahan Cikiwul, Sumurbatu dan Ciketing Udik karena tempat tinggal mereka yang berada di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
Saat TPST dikelola swasta, dana disalurkan tiap triwulan lewat pengelola yang diambil dari tipping fee yang diterima swasta berdasarkan tonase sampah yang masuk. Namun pascapengalihan menjadi swakelola oleh DKI, maka pemberian langsung disalurkan ke Pemkot Bekasi.
Dadang menjelaskan, dana talangan itu biasa diterima oleh 18.000 warga yang tinggal di dekat TPST Bantargebang. Seharusnya pembayaran uang kompensasi itu dilakukan pada akhir Oktober 2016 untuk periode Juli hingga September. Namun APBD perubahan 2016 DKI hingga kini belum rampung, maka pencairan dananya tertunda.
Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Isnawa Adji mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah mengirimi surat ke Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terkait talangan dana kompensasi.
"Pak Gubernur sudah bersurat ke Pak Wali Kota Bekasi untuk bisa ditalangin dulu pembayaran dana kompensasinya, karena sejak Januari sampai Juli 2016 yang dibayarkan ke Pemerintah Kota Bekasi baru terserap 26,68%," katanya.
(Andi Firdaus)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
