DP nol rupiah tak terealisasi, DPRD DKI sarankan Anies-Sandi lanjutkan program lama

Selasa, 05 Juni 2018 | 14:20 WIB   Reporter: Kiki Safitri
DP nol rupiah tak terealisasi, DPRD DKI sarankan Anies-Sandi lanjutkan program lama


PERUMAHAN - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menilai program Rumah DP Nol Rupiah Pemprov DKI tidak kunjung terealisasi. Oleh karena itu, DPRD menghimbau agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melanjutkan program pembangunan rumah susun yang dilakukan dimasa pemerintahan sebelumnya.

"Program unggulan Anies-Sandi tidak berhasil, kalau saya lihat pola dan sistemnya tidak ada. Saya lihat ini hanya janji-janji saat kampanye. Tapi fakta lapangannya untuk menggenjot apa yang dijanjikan tidak ada," kata Sekretaris Komisi D Fraksi PDIP, Pandapotan Sinaga saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (5/6).

Pandapotan juga mengendus proyek Rumah DP Nol Rupiah bisa saja berpotensi tidak terealisasi hingga akhir masa jabatan keduanya. Namun ia optimistis keduanya memiliki kebijakan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat akan hunian yang terjangkau.

"Bisa saja (tidak terealisasi), tapi kan kita tidak tahu kebijakan dia (Anies-Sandi) ke depan apa. Yang jelas sampai sekarang itu tentang pengadaan DP Nol itu kita belum dapat," ujarnya.

Program Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) yang digagas Pemerintah Ahok jelas berbeda dengan Rusunami (Rumah Susun Sederhana Milik) yang merupakan program kerja Anies. Untuk biaya sewa Rusunawa cukup terjangkau dan disubsidi 80% oleh pemerintah.

Biaya sewa yang dibebankan kepada penghuni Rusunawa itu juga dialokasikan sebagai biaya pemeliharaan bangunan dan biaya kebersihan. Berbeda dengan Rusunami yang masih belum dipastikan bagaimana pengalokasian biaya-biaya pemeliharaan dan pembangunan tersebut.

"Karena walau bagaimanapun, jangan membangun semrawut. Dibangun bangunan DP Nol Rupiah tapi nanti tidak ada yang merawatnya juga. Intinya sudahlah jalankan saja program yang sudah bagus," jelas Pandapotan.

Saat ini kebutuhan rumah masyarakat DKI lebih dari 300.000 rumah. Ironi memang, disisi lain Pemprov DKI tak memiliki jumlah lahan yang cukup banyak untuk dibangun menjadi perumahan rakyat bersubsidi.

Rumah subsidi bagi rakyat kurang mampu dibangun dengan bentuk vertikal setinggi-tingginya. Ini dilakukan guna menghemat  lahan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi

Terbaru