KELAUTAN DAN PERIKANAN - YOGYAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan industri perikanan di Indonesia. Baik itu dalam pembangunan lemari pendingina tau Cold Storage maupun logistik
Dalam membangun sinergitas ini, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Ditjen PDSPKP pada 19 - 20 Desember 2019 di Yogyakarta.
Direktur Jenderal PDSPKP Agus Suherman mengatakan, melalui rakernis ini diharapkan dapat meningkatkan sinergitas program kerja antara Ditjen PDSPKP dengan pemangku kepentingan dan juga dapat mendukung program kerja Ditjen PDPSKP dengan baik.
Baca Juga: KKP targetkan investasi sektor akuakultur mencapai Rp 5 triliun hingga 2021
Dalam rakernis ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama terkait pengembangan klaster perikanan dengan perbankan dan asuransi, juga dilakukan pembahasan kerja sama dengan PT Pelindo lll dan PT Pelni terkait logistik ikan.
Pada Januari 2020, kami telah merencanakan klaster pemindang klaster pengolahan di beberapa titik. Jawa Barat saja tadi suda ada 10 titik antara lain Pelabuhan Ratu, dan Garut, kemudian di Jawa Tengah dan seterusnya.
"Tentu hal ini, apabila di awal tahun APBN mungkin belum bisa berlangsung dengan cepat tapi dengan dukungan BUMN ini bisa kita mulai,” ujar Agus seperti dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (21/12).
Begitupun dengan program perluasan Gemarikan. Pasalnya angka konsumsi ikan DIY ini masih 31 kg per kapita per tahun, sementara angka konsumsi ikan nasional sudah mencapai 54 kg per kapita.
Baca Juga: Jokowi menjawab kritik Susi Pudjiastuti soal ekspor bibit lobster
Menurut Agus dengan perluasan ini budaya bertransformasi sehingga Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan untuk mengatasi stunting dan lain-lain itu bisa dilaksanakan dan bisa berhasil di lima tahun terakhir juga buat lima tahun ke depan.
"Dimulai tahun 2020 kita optimal dengan dukungan dari semua pihak, dari Dinas, BUMN, pemerintah pusat, DPR RI Komisi IV , termasuk HImpaudi dan TP PKK untuk ikut membantu mendukung Program Gemarikan," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menekankan untuk memperbaiki komunikasi antara pusat dan daerah.
“Kami ingin setiap kebijakan dari pusat, pastikan diketahui oleh kabupaten maupun provinsi. Kalau kabupaten pun tidak tahu, minimal provinsi terlebih dahulu, baru provinsi mengurus kabupatennya,” ujar Menteri Edhy.
Baca Juga: Ironi lobster: Indonesia yang memiliki benih, Vietnam yang untung besar
Edhy menambahkan terkait, cold storage, BPK menemukan ada yang tidak tepat sasaran, karena sebelum BPK menyampaikan, memberi Cold Storage ke daerah yang belum ada listrik.
