SUMBER DAYA AIR - JAKARTA. Kepala Bappenas/Menteri PPN Bambang Brodjonegoro mengatakan, pengadaan air bersih harus menjadi fokus dalam penyusunan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) DKI Jakarta 2020.
"Perlunya pembenahan infrastruktur pelayanan dasar, khususnya kita bicara mengenai air bersih dan sanitasi," jelas dia di Balai Kota usai mengisi Musrenbang Jakarta, Rabu (10/4).
Karena sejatinya, masih ada warga Jakarta yang belum menikmati sarana sanitasi yang layak. Apalagi air bersih yang layak khususnya air bersih yang disalurkan melalui rumah tangga.
"Oleh karena itu kamu meminta agar pemerintah DKI dalam pola RKPD 2020 ini memberikan prioritas dan perhatian lebih kepada pelayanan air bersih, sanitasi, dan air limbah," tambah Bambang.
Data Bappenas per April 2019 menyebut, setidaknya masih ada 3,79 juta jiwa penduduk yang belum terlayani akses air minum layak di Jakarta. Begitu juga dengan sanitasi, masih ada 972.644 jiwa penduduk yang belum terlayani akses yang layak.
Mengenai hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, salah satu yang dilakukannya adalah dengan mengelola sendiri distribusi air bersih. "Semula kan hal ini dikerjakan swasta (Aetra-Palyja) karena investasinya cukup besar, apalagi kita lihat 15 tahun progresnya minimum sekali," katanya dalam kesempatan yang sama.
Untuk itu pihaknya akan melakukan lewat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Dalam hal ini, Anies akan meningkatkan volume di sisi sistem penyediaan air minum (SPAM), dan membenahi distribusinya agar warga Jakarta bisa mendapatkan air bersih.
Pun katanya, proses ini masih terus berlangsung. "Masih terus berlangsung (prosesnya) karena ini sudah level korporasi," jelas Anies.
Kerjasama swasta wajar
Atas hal ini, Bambang sendiri menilai penanganan air bersih untuk sampai level rumah tangga itu memiliki alur mulai dari air baru lalu ke SPAM dan baru masuk ke distribusinya yakni PDAM yang menyalurkan ke rumah tangga.
Melihat dari alurnya, dari air baku ke SPAM ini lebih banyak tanggungjawab pusat khususnya Kementerian PUPR. "Nah, untuk proses ke SPAM ini boleh saya katakan sudah biasa jika dikejarkan oleh pemerintah dengan swasta lewat KPBU," jelas Bambang.
Adapun saat in sduah ada beberapa daerah yang melakukan kerjasama swasta lewat KPBU yakni Semarang, Lampung, Pekanbaru dan Dumai. "Sudah hal biasa kalau ada partisipasi swasta, yang tidak boleh itu dari hulu dan hilir ditangani swasta," tutur dia.
begitu juga dari sisi distribusi ke rumah tangga, kata Bambang, itu merupakan tanggungjawab daerah dalam hal ini DKI Jakarta. Berdasarkan data dari Pemprov DKI Jakarta, saat ini di Ibu Kota yang kurang adalah sambungan ke rumah tangga lewat pipa PDAM sebanyak 40%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
