Pemerintah akan libatkan peran masyarakat di desa rawan kebakaran hutan dan lahan

Minggu, 15 Maret 2020 | 18:34 WIB   Reporter: Rahma Anjaeni
Pemerintah akan libatkan peran masyarakat di desa rawan kebakaran hutan dan lahan

ILUSTRASI. Ancaman terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian berbagai pihak. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.


KEBAKARAN LAHAN - JAKARTA. Memasuki musim kemarau, ancaman terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Untuk menanggulangi ancaman ini, KLHK telah melakukan berbagai upaya pencegahan melalui berbagai terobosan. Untuk memaksimalkan pencegahan, di tahun ini pemerintah akan mendorong pendekatan baru dalam pencegahan karhutla.

Baca Juga: Bom Waktu Bernama Omnibus Law

"Caranya adalah dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat, dengan menginventarisasi sumber daya pada berbagai desa yang dinilai rawan terjadi karhutla," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Jenderal KLHK Nunu Anugrah kepada Kontan.co.id, Jumat (13/3).

KLHK mencatat, ada 4.140 desa di wilayah Indonesia yang rawan terjadi karhutla. Desa-desa ini berada di beberapa provinsi yang tersebar di Pulau Sumatra, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan juga Papua. Nantinya, desa rawan inilah akan menjadi target dalam upaya pengendalian karhutla, terutama upaya pencegahan.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh KLHK dalam melakukan pencegahan terhadap karhutla adalah sebagai berikut.

Pertama, mengembangkan sistem deteksi dini dan peringatan dini karhutla dengan menyajikan informasi dan monitoring hotspot, luas areal karhutla, dan Fire Danger Rating System yang dapat diakses melalui www.sipongi.menlhk.go.id.

Baca Juga: Pakar: Persoalan Jakarta akan tenggelam bukan sekadar lelucon

Editor: Handoyo .

Terbaru