Pengamat transportasi: Pemprov DKI Jakarta harus berani batasi sepeda motor

Rabu, 07 Agustus 2019 | 14:52 WIB   Reporter: Abdul Basith
Pengamat transportasi: Pemprov DKI Jakarta harus berani batasi sepeda motor


KEBIJAKAN PELAT GANJIL GENAP - JAKARTA. Pemerintah DKI Jakarta diminta untuk berani membatasi mobilitas penggunaan sepeda motor.

Menurut pengamat transportasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno, pembatasan sepeda motor akan membuat upaya pengurangan polusi lebih efektif.

"Pemerintah DKI Jakarta harus berani mengurangi mobilitas sepeda motor," ujar Djoko, Rabu (7/8).

Baca Juga: Sepeda motor dikecualikan, berikut daftar ruas jalan yang diberlakukan ganjil genap

Pasalnya sepeda motor merupakan kendaraan yang paling banyak digunakan. 

Berdasarkan data yang dimiliki MTI, sepeda motor menyumbang 75% kendaraan di DKI Jakarta.

Sementara mobil pribadi sebanyak 23% dari total kendaraan di DKI Jakarta. Terakhir yang paling sedikit adalah transportasi umum yang hanya sebanyak 2%.

"Populasi terbesar kendaraan bermotor adalah sepeda motor sebanyak 75%," terang Djoko.

Pembatasan sepeda motor sebelumnya pernah dilakukan dan berdampak baik. Djoko bilang pada tahun 2017 dampak pembatasan sepeda motor di ruas Jl. MH Thamrin hingga Jl. Jenderal Sudirman memiliki pengaruh positif.

Baca Juga: Kemenhub akan perluas pemberlakuan tarif ojek online

Berdasarkan data Polda Metro Jaya, pembatasan sepeda motor mengurangi simpul kemacetan, pelanggaran lalu lintas, dan kecelakaan turun 30%. 

Sementara berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI Jakarta pembatasan sepeda motor mengurangi volume kendaraan 22,4%, kecepatan kendaraan meningkat, dan waktu tempuh meningkat 15%.

Selain pembatasan sepeda motor, kebijakan serupa juga harus diterapkan daerah sekitar DKI Jakarta. "Tidak hanya Jakarta dilakukan (pembatasan) tetapi termasuk wilayah penyangga seperti Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi

Terbaru