IKN NUSANTARA-JAKARTA. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) usul tambahan dana sebesar Rp 3,5 triliun dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada tahun ini.
Lantas hal itu menyita perhatian Center of Economic and Law Studies (Celios) mengklaim sejatinya investasi untuk mega proyek IKN itu dianggap tidak menguntungkan bagi investor.
Sehingga, untuk menyelesaikan target proyek IKN tahap pertama pada tahun ini lagi-lagi menyedot dana dari APBN.
Baca Juga: Anggaran Otorita IKN Kena Blokir Kemenkeu Sebesar Rp 21,7 Triliun
"Saya sudah sampaikan beberapa kali bahwa investasi di IKN itu gak profitable bagi investor. Patokannya gampang,belum ada investor asing murni yang mau berinvestasi di IKN," kata Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Celios kepada kontan, Selasa (19/3).
Nailul bilang, bahkan investor dalam negeri yang berinvestasi ke IKN karena mendapatkan desakan dari pemerintah "Sisanya dari APBN dan BUMN yang dipaksa untuk mendirikan kantor di IKN," ungkapnya.
Patokan lainnya, kata dia, adalah DPR yang “enggan” memindahkan kerjanya ke IKN. Jadi memang harus ada unsur paksaan dari pemerintah untuk meneruskan IKN.
"Dana yang tersedot lagi-lagi dari APBN dan jika pemerintah menargetkan hanya 20 persen, saya rasa bisa lebih dari 20 persen," ungkapnya.
Bahkan jika ditotalkan dengan BUMN, 70 persen lebih dana dari APBN dan BUMN. Kemudian, jika BUMN butuh dana, maka akan mengambil dari pembiayaan penyertaan modal negara (PMN).
"Utang dibayar lewat mekanisme APBN. Jadi sungguh berat beban APBN ke depan. Ditambah program Prabowo juga membutuhkan dana besar. Fix, IKN jadi hambalang dengan bangunan jadi tapi sepi kotanya," pungkasnya.
Baca Juga: Antisipasi Ledakan Penduduk, OIKN Usung Konsep Pengembangan Regional Tiga Kota
Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merencanakan pengajuan usulan tambahan anggaran untuk tahun anggaran 2024.
Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono mengatakan, rencana tambahan anggaran itu akan disampaikan dalam pertemuan terpisah bersama Komisi II DPR RI.
“Pada bulan Maret ini, kami berencana untuk mengajukan usulan tambahan untuk tahun anggaran 2024. Kemudian pada bulan Mei nanti tentu akan ada diskusi ataupun pembicaraan lebih lanjut,” kata Bambang dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi II DPR RI, Senin (18/3/2024).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
