JAKARTA. Tinggi permukaan air di Sungai Ciliwung pada Kamis (16/2) kemarin meningkat akibat limpasan air hujan dari kawasan Bogor, Jawa Barat. Sejumlah daerah di pinggir Sungai Ciliwung di Jakarta, seperti di Kampung Pulo, Jakarta Timur, dan Bukit Duri, Jakarta Selatan, pun dilanda banjir "kiriman" tersebut.
Banjir di Kampung Pulo sebenarnya termasuk "langka" dalam beberapa waktu terakhir setelah tepian Sungai Ciliwung di kawasan itu dinormalisasi. Sekitar dua tahun lalu, pemerintah membongkar ratusan rumah hampir sepanjang dua kilometer di bantaran Sungai Ciliwung, mulai dari Kampung Melayu dari Jalan Abdulah Syafei hingga Jembatan Tongtek.
Proyek normalisasi itu merupakan bagian dari program normalisasi yang dicanangkan pemerintah pusat mulai dari kawasan TB Simatupang hingga Manggarai. Tujuannya untuk mencegah banjir menimpa permukiman warga di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung.
Banjir di Kampung Pulo kemarin memunculkan pertanyaan. Mengapa kawasan yang sudah dinormalisasi itu tergenang lagi?
Ternyata air masuk ke kawasan itu lewat saluran air dari pemukiman warga yang terhubung dengan Sungai Ciliwung, bukan karena luapan.
Debit air di Ciliwung yang naik itu jadi lebih tinggi dibanding permukiman warga yang rendah di sebelahnya. Air pun masuk lewat saluran air.
Namun tidak seluruh kawasan Kampung Pulo terlanda banjir, hanya di sejumlah titik saja. Tinggi banjir juga bervariasi.
Mira (35) warga RT 14 RW 03 Kampung Pulo Dalam mengatakan, rumahnya kebanjiran 30 sentimeter alias selutut orang dewasa.
"Saya keluar rumah tahu-tahu sudah banjir selutut," kata Mira di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis.
Tia (48) warga RT 13 RW 03 Kampung Pulo Tengah juga mengalami kebanjiran setinggi 30 sentimeter.
"Rumah saya kan depannya saluran air ke Ciliwung. Jadi lebih cepat naiknya. Tapi enggak sampai masuk ke rumah kok, di depan aja," ujar Tia.
Warga Kampung Pulo mensyukuri keberadaan tanggul. Sebelum ada tanggul, untuk ukuran status Ciliwung yang siaga II seperti kemarin, warga sudah terkena banjir parah.
"Kalau belum ada tanggul, begini mah (siaga II) sudah tinggi banget banjirnya. Bisa sampai ketutup rumah," kata Tia.
Hal senada diungkapkan Mira. Menurut dia, jika status siaga II warga terpaksa mengungsi dari tempat tinggalnya. Namun dengan adanya tanggul, banjir tidak separah dulu sebelum dinormalisasi.
"Hampir dua tahun banjir enggak separah dulu. Kalau dulu segini (siaga II) bisa sampai tiga atau empat meter. Apalagi kalau siaga satu," ujar Mira.
Untuk menguras air yang masuk ke permukiman, Pemprov DKI menurunkan mesin pompa. Air dari permukiman disedot dan dibuang kembali ke Sungai Ciliwung.
Bukit Duri
Daerah Bukit Duri juga terlanda banjir, khususnya di kawasan SMA Negeri 8. Pelajar di sekolah tersebut terpaksa diliburkan. Tinggi banjir mencapai kurang lebih 40 sentimeter di kawasan itu. Permukiman di Bukit Duri yang dekat bantaran Ciliwung, banjirnya bahkan mencapai 1 meter.
Tidak seperti di Kampung Pulo, kawasan Bukit Duri seperti di SMA Negeri 8 belum terkena proyek normalisasi. Sungai Ciliwung hanya berjarak beberapa puluh meter dari sekolah tersebut.
Pemerintah sedang mengerjakan proyek normalisasi di sebagian bantaran Ciliwung di Bukit Duri, tepat berseberangan dengan Kampung Pulo. Tanggul sudah mulai berdiri tetapi belum sepenuhnya selesai. Permukiman warga yang dulu ada di bantaran sudah dibongkar. Sejumlah warganya dipindahkan ke rumah susun.
Pemerintah mengatakan, penyebab banjir di sejumlah daerah di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur di DAS Ciliwung itu karena proyek normalisasi belum sepenuhnya rampung. Hal itu disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta Husein Murad.
"Curah hujan cukup besar sehingga air dari hulu itu banyak, jadi (itu) yang kami sebut Katulampa tinggi itu. Nah ini menyebabkan aliran Ciliwung meluap sehingga wilayah yang di Ciliwung yang belum dinormalisasi seperti ini," kata Husein di Bukit Duri, Jakarta Selatan, Kamis.
Husein meyakini, jika seluruh proyek normalisasi selesai, tidak mungkin akan banjir seperti sekarang. "Jadi kalau Ciliwung selesai dinormalisasi, dipasang sheet pile , semua ini enggak kejadian begini," kata Husein.
Ia mengatakan, kewenangan meminimalisasi kerawanan banjir ada pada Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI Jakarta dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliiwung Cisadane (BBWSCC) yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengatakan, normalisasi Kali Ciliwung baru berjalan 40 persen sejak dimulai pada 2013.
"Saya sampaikan tadi, program pengerjaan (normalisasi) Kali Ciliwung memasuki tahun ke empat ini pencapaiannya baru 40 persen," ujar Teguh.
Menurut Teguh, progres normalisasi Ciliwung yang baru mencapai 40 persen itu akibat sulitnya membebaskan lahan yang diduduki warga. Tak jarang warga yang menduduki lahan tersebut juga menggugat Pemprov DKI Jakarta ke pengadilan.
"Ini harap dimaklumi, tak segampang dipikirkan. (Membebaskan) bidang per bidang butuh waktu, belum lagi klaim antar-ahli waris di dalamnya, kemudian ada gugatan hukum. Jadi proses pembebasan lahan butuh waktu," kata Teguh.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta harus berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menentukan status lahan di sepanjang aliran Kali Ciliwung. Pemprov DKI tidak boleh sembarangan melakukan konsinyasi atau menitipkan uang ke pengadilan.
"Memang pembangunan kami menyesuaikan pemerintah pusat karena BBWSCC lagi fokus (normalisasi) di Pesanggrahan dan Ciliwung," kata Teguh.
Kata Ahok
Jika permukaan air Ciliwung naik, wilayah seperti Srengseng Sawah, Rawajati, Kalibata, Pengadegan, Pejaten Timur, Kebon Baru, Bukit Duri, Balekambang, Cililitan, Cawang, Bidara Cina dan Kampung Melayu, jadi rawan banjir.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, daerah-daerah tersebut belum selesai dinormalisasi.
"(Daerah) yang (terendam) banjir itu memang daerah-daerah yang kami belum selesai normalisasi (sungainya). Termasuk banyak perumahan-perumahan yang memang sengketa tanah atau ada rumah bedeng yang tidak ada saluran airnya," kata Ahok.
Kemarin Ahok langsung menggelar rapat bersama Kepala Dinas Sumber Daya Air Teguh Hendarwan. Dia menegaskan Pemprov DKI Jakarta tetap akan melakukan normalisasi sungai. (Robertus Belarminus)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
