JAKARTA. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) 2017 merupakan tanggung jawabnya. Sebab, Djarot mengaku masih memimpin Jakarta hingga Oktober mendatang.
"Kami sudah sampaikan bahwa untuk APBD-P 2017 itu masih menjadi tanggung jawab kami. Jadi untuk 2017 itu tetap jadi tanggung jawab kami," kata Djarot, di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (18/5).
Djarot menambahkan, tanggung jawabnya tidak berlaku pada 2018. "Sedangkan 2018, mari kita tunggu apa yang nanti disampaikan oleh Kemendagri, itu yang bisa kami sampaikan," tuturnya.
Ia menjelaskan, pada 2018 mendatang, merupakan masa transisi dari kepemimpinan gubernur beralih kepada gubernur baru. Seperti yang terjadi pada 2012 lalu, saat Presiden Joko Widodo masih menjadi Gubernur DKI berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kini menjadi Gubernur DKI non-aktif. Jokowi saat itu menggantikan kepemimpinan Fauzi Bowo (Foke).
"Kalau 2018 itu kan ada masa transisi, ini kan sama seperti tahun 2012, ketika Pak Jokowi-Basuki menggantikan Pak Foke, hampir sama," kata Djarot.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan, meski kalah dalam Pilkada DKI saat itu, Foke tetap mengerjakan APBD 2013. "Dan ketika itu, ya tetap bahwa APBD 2013 pada saat itu tetap dikerjakan oleh Pak Foke," tegas Djarot.
Ketika Jokowi-Ahok resmi menjadi pemimpin di ibukota, penyempurnaan pun dilakukan terhadap sejumlah program unggulan. "Kemudian Pak Jokowi dan Pak Basuki masuk, baru itu ada penyempurnaan penambahan beberapa program unggulan," papar Djarot.
Djarot mengaku dirinya masih mengingat dua program unggulan tersebut yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS). "Saya ingat betul waktu itu yang dimasukkan program Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat," kata Djarot.
(Fitri Wulandari)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
