BANDUNG. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan tak menampik bahwa penyerapan anggaran di provinsi yang dipimpinnya rendah. Dia menyebutkan hal itu terjadi karena pejabat di daerah takut menggunakan anggaran yang berisiko terjerat persoalan hukum.
"Saat itu, Presiden mengatakan bahwa salah satu hambatan serapan anggaran itu disinyalir karena ketakutan dari penegakan hukum yang sangat keras gitu ya. Sehingga mau lelang, pejabat pembuat komitmen itu ragu-ragu. Itu situasinya, penyerapan anggaran rendah situasinya mandek," kata pria yang akrab disapa Aher itu di Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/8).
Menurut Aher, soal "ketakutan" menggunakan anggaran bukan hanya terjadi di pemerintahan Provinsi Jawa Barat saja, tetapi juga di seluruh provinsi di Indonesia.
"Di mana-mana lah (bukan hanya di Jabar saja). Itu kan situasi nasional, karena situasi nasional, (gubernur, bupati/wali kota, kepolisian, kejaksaan) dikumpulkan semuanya," kata Aher.
Dalam rapat di Bogor beberapa hari lalu, Aher mengaku mendapat instruksi dari Presiden RI Joko Widodo agar kepala daerah agar tak segan-segan dalam mendayagunakan anggaran, apalagi untuk menyokong terciptanya program pembangunan.
"Kemarin Pak Jokowi mengumpulkan supaya kita tidak ragu-ragu untuk melaksanakan belanja negara, belanja ABPD, APBN," kata Aher.
Selain itu, kepala daerah diimbau tidak takut lagi dengan persoalan hukum karena Presiden sudah menginstruksikan kejaksaan dan kepolisian untuk tidak memperkarakan langsung temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal kekeliruan penggunaan anggaran oleh kepala daerah.
"Kalau ada penyimpangan, ya, diteliti dulu lebih dalam, apakah penyimpangannya itu disengaja atau tidak disengaja," kata Aher.
Menurut Aher, hal ini penting demi meningkatkan perekonomian nasional. Perekonomian Indonesia yang terbilang memprihatinkan kini salah satunya disebabkan karena penyerapan anggaran di seluruh provinsi juga kabupaten/kota yang rendah.
"Saat ini semua serapannya rendah, APBD rendah, APPBN rendah bahkan APBN lebih rendah daripada APBD, dampaknya, memperparah suasana perekonomian kan," pungkasnya.
Seperti diketahui, Jawa Barat merupakan provinsi yang masuk lima besar dengan serapan anggaran terendah. Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek. Lima provinsi itu di antaranya, Kalimantan Utara dengan 18,6%, DKI Jakarta 19,2%, Papua 21,7%, Jawa Barat 25,5%, Riau 25,5%. (Rio Kuswandi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
