JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku santai atas kesepakatan seluruh anggota DPRD mengajukan hak angket atas rancangan peraturan daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015.
Basuki mengaku tidak rela anggaran rakyat ini dipermainkan oleh oknum tertentu dan dialokasikan untuk hal-hal yang tidak penting.
"Saya kira saya tidak ikhlas APBD DKI dimainkan seperti ini," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (26/2). Ia menegaskan, tahun ini, pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI dan anggota DPRD DKI tidak bisa lagi "bermain mata" untuk menyelipkan anggaran siluman.
Sebab, penyusunan anggaran telah menggunakan sistem e-budgeting. Menurut Basuki, pejabat SKPD tidak mungkin berani memasukkan usulan anggaran "siluman" senilai Rp 12,1 triliun, karena terawasi olehnya.
Basuki atau yang akrab disapa Ahok itu menjelaskan, di dalam pembahasan sebuah program dilakukan oleh komisi DPRD bersama SKPD DKI. Dalam pembahasan itulah, anggota DPRD meminta tolong SKPD DKI untuk memasukkan usulan anggaran mereka.
"Jadi di paripurna itu sengaja mereka tidak keluarkan dokumen print out APBD. Karena menurut mereka dokumen itu masih bisa dibahas, diubah-ubah, dan baru dilayangkan ke Kemendagri. Saya sudah sebar SMS ke SKPD, kalau masih ada yang nekat menuruti keinginan oknum DPRD, akan saya pecat," kata Basuki.
Dia mengaku rela dipecat dari Gubernur, karena tidak ingin anggaran "siluman" ditemukan kembali di APBD 2015. Sebab dua tahun berturut-turut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan anggaran "siluman" bernilai fantastis di APBD DKI 2013 dan 2014. (Kurnia Sari Aziza)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
