Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat DPR? Intip Penjelasan Terkait Wapres Gibran

Penulis: Bimo Kresnomurti | Editor: Bimo Kresnomurti

KONTAN.CO.ID - Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI menjadi perhatian publik setelah ratusan anggota parlemen mengajukan usulan tersebut untuk menindaklanjuti polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Usulan ini berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran yang menjadi sorotan setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan HMP pada Rabu (11/11/2026). Usulan tersebut ditujukan untuk memproses dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden dan dapat menjadi pintu masuk proses pemakzulan.

Lantas, apa itu HMP DPR RI, bagaimana mekanismenya, dan apakah pengajuan hak tersebut otomatis membuat Gibran diberhentikan dari jabatan wakil presiden?

Apa Itu HMP DPR RI?

Melansir laman MPR RI, HMP merupakan singkatan dari Hak Menyatakan Pendapat, salah satu hak konstitusional yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

Hak tersebut diatur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, DPR memiliki tiga hak utama, yaitu:

Hak Interpelasi: Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas bagi masyarakat.
Hak Angket: Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Hak Menyatakan Pendapat: Hak DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, tindak lanjut hak interpelasi atau hak angket, serta dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dengan demikian, HMP tidak hanya berkaitan dengan pemakzulan. Hak tersebut juga dapat digunakan DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap persoalan kenegaraan lainnya.

Namun, dalam kasus Gibran, HMP diajukan dengan substansi dugaan bahwa wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan sehingga berpotensi berlanjut ke mekanisme pemberhentian.

Baca Juga: Wapres Gibran Dikabarkan Mundur

Latar Belakang DPR Mengajukan HMP untuk Pemakzulan Gibran

Pengajuan HMP terhadap Gibran berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan yang digunakan saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Persoalan tersebut kembali mencuat setelah adanya perkembangan proses hukum di MK dan MA. Pada 6 Oktober 2026, MK mengeluarkan putusan terkait gugatan mengenai dokumen pendidikan Gibran.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri setingkat SMA yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran.

Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal. Putusan tersebut menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan memerintahkan penarikannya untuk dimusnahkan.

Perkembangan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar bagi sejumlah anggota DPR untuk mengusulkan penggunaan HMP. Para pengusul berpendapat bahwa persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional untuk menilai apakah Gibran masih memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden.

Perlu ditegaskan bahwa pengajuan HMP merupakan sikap dan pendapat politik-konstitusional para anggota DPR. Hal tersebut belum menjadi keputusan hukum final bahwa Gibran terbukti tidak memenuhi persyaratan jabatan.

120 Anggota DPR dari Delapan Fraksi Ajukan HMP

Mengutip Kontan.co.id, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan HMP terkait polemik Gibran. Usulan tersebut diserahkan kepada pimpinan DPR pada Rabu (11/11/2026). Jumlah pengusul berasal dari seluruh delapan fraksi yang ada di DPR.

Berikut rincian anggota DPR yang mengusulkan HMP:

Fraksi DPR RI	Jumlah Anggota
PDIP	14 orang
Golkar	11 orang
Gerindra	11 orang
NasDem	19 orang
PKB	18 orang
PKS	28 orang
PAN	1 orang
Demokrat	18 orang
Total	120 orang

Jumlah 120 anggota tersebut telah melampaui persyaratan minimal pengusulan HMP yang disebutkan dalam ketentuan UU MD3. Usulan akan ditindaklanjuti melalui rapat pimpinan DPR dan Badan Musyawarah (Bamus), sebelum masuk ke tahapan rapat paripurna.

Berdasarkan agenda yang disampaikan DPR, pengumuman usulan penggunaan HMP dijadwalkan masuk dalam rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).

Tahapan HMP hingga Pemakzulan Wakil Presiden

Pengajuan HMP tidak langsung membuat seorang wakil presiden diberhentikan. Ada beberapa tahapan konstitusional yang harus dilalui sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Berikut tahapan yang perlu dilalui apabila usulan HMP terhadap Gibran dilanjutkan ke proses pemakzulan.

1. Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat

Tahap pertama dimulai dengan pengajuan HMP oleh anggota DPR. Dalam kasus Gibran, sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi telah menandatangani usulan tersebut.

Usulan kemudian diproses melalui mekanisme internal DPR, termasuk pembahasan pimpinan, Bamus, dan pengumuman dalam rapat paripurna.

2. Pembahasan dan Persetujuan DPR

Apabila proses dilanjutkan ke pengajuan pendapat DPR kepada MK untuk meminta pemeriksaan, terdapat persyaratan kuorum dan dukungan suara.

Pasal 7B ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa sidang paripurna harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR. Permintaan kepada MK juga harus mendapat dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota DPR yang hadir.

Artinya, 120 tanda tangan pengusul HMP belum otomatis memenuhi persyaratan untuk membawa pendapat DPR ke MK.

3. Pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi

Jika persyaratan DPR terpenuhi, permintaan pemeriksaan disampaikan kepada MK.

Mahkamah Konstitusi bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum atau dugaan bahwa wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.

Berdasarkan Pasal 7B ayat (4) UUD 1945, MK wajib menyelesaikan pemeriksaan dan mengambil putusan paling lama 90 hari setelah permintaan DPR diterima.

4. DPR Meneruskan Usulan kepada MPR

Apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR dapat menggelar rapat paripurna untuk meneruskan usulan pemberhentian wakil presiden kepada MPR.

Dengan demikian, keputusan MK menjadi bagian penting dalam proses pemakzulan dan bukan sekadar formalitas.

5. Keputusan Akhir oleh MPR

MPR kemudian menggelar sidang untuk memutuskan usulan pemberhentian tersebut paling lambat 30 hari setelah menerima usulan DPR.

Keputusan pemberhentian harus memenuhi persyaratan berikut:

Sidang paripurna dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota MPR.
Usulan pemberhentian disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota MPR yang hadir.
Wakil presiden diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan dalam sidang paripurna.

Jika seluruh persyaratan tersebut terpenuhi, MPR dapat memutuskan pemberhentian wakil presiden dari jabatannya.

Kondisi Berbeda saat Gibran Memilih Mengundurkan Diri

Di tengah proses pengajuan HMP, muncul kabar mengenai kemungkinan pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden.

Apabila Gibran benar-benar resmi mengundurkan diri, pengajuan HMP berpotensi kehilangan objek sehingga tidak lagi relevan untuk dilanjutkan. Tahap selanjutnya, proses HMP di DPR masih berjalan dan pengumuman usulannya dijadwalkan masuk dalam rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).

Jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden karena pengunduran diri, mekanismenya berbeda dari pemakzulan. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden untuk dipilih oleh MPR.

Dengan demikian, pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua jalur berbeda untuk mengakhiri masa jabatan wakil presiden.

Perbedaan Pengunduran Diri dan Pemakzulan Gibran

Untuk memahami perkembangan politik tersebut, berikut perbedaan antara pengunduran diri dan pemakzulan wakil presiden.

Aspek	Pengunduran Diri	Pemakzulan
Dasar proses	Keputusan wakil presiden untuk berhenti	Dugaan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan
Proses awal	Penyampaian pengunduran diri secara resmi	Pengajuan HMP dan proses kelembagaan DPR
Peran MK	Tidak menjadi tahapan wajib pengunduran diri	Memeriksa dan memutus pendapat DPR
Peran MPR	Mengisi kekosongan jabatan	Memutuskan usulan pemberhentian
Dasar konstitusi	Pasal 8 ayat (2) UUD 1945	Pasal 7A dan 7B UUD 1945
Pengisian jabatan	MPR memilih dari dua calon yang diusulkan presiden	Berlaku setelah pemberhentian dan terjadi kekosongan jabatan

Kedua mekanisme tersebut sama-sama dapat mengakibatkan berakhirnya masa jabatan wakil presiden sebelum periode lima tahun selesai. Namun, dasar hukum dan prosesnya berbeda.

Tonton: BEI Keluarkan 300 Saham dari IHSG Mulai Jumat! Saham Konglomerat Terancam?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News