BATANG. Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Regional III dan Asisten Deputi Wakil Presiden mendesak pada PT Bhimasena selaku pengembang mempercepat proses pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah.
Asisten Deputi Infrastruktur, Energi, dan Tata Ruang Sekretariat Negara, Togar Arifin Silaban mengatakan, bahwa proyek pembangunan PLTU yang ditargetkan selesai 2020 dapat dipercepat oleh PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) selaku pengembang proyek ketenagalistrikan itu.
"Saya bukan orang teknik. Tetapi bisa nggak, BPI, kalau tahapan pembangunan PLTU dipercepat karena jika dilihat kondisi tanahnya juga sudah bagus," katanya, Kamis (28/4).
Ia mengatakan, dorongan untuk percepatan pembangunan PLTU merupakan harapan dari masyarakat terkait tingginya kebutuhan listrik secara nasional.
"Pembangunan PLTU Batang bukan hanya harapan Presiden tetapi untuk seluruh masyarakat. Tahap prakonstruksi yang saat ini dilakukan yaitu pemerataan lahan masih dapat dipercepat," katanya.
Menurut dia, percepatan pembangunan PLTU ini bisa dipercepat apabila BPI bisa menambah jam kerja maupun jumlah tenaga kerja.
"Kami berharap pada BPI agar jam kerja tahap prakonstruksi yang saat ini diberlakukan selama 2 x 8 jam atau 16 jam tersebut dapat ditambah menjadi 20 jam. Bisa nggak pekerjaan yang seharusnya selesai pertengahan 2020 dapat selesai lebih cepat pada awal 2020," katanya.
Ikut hadir pada kunjungan Asisten Deputi Infrastruktur, Energi, dan Tata Ruang Setneg, antara lain Direktur BKPM Regional III Wisnu Wijaya Soedibjo, Pimpinan BPI Batang, Ari Wibowo, dan Chief Technical Operation (CTO) BPI, Hiroyasu Akaike.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
