JAKARTA. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemhub) akan menyerahkan dokumen proyek pembangunan kereta Trans Sumatera dan Trans Sulawesi ke Pemerintah Tiongkok pada Mei ini.
"Dokumennya sudah kita kumpulkan dan janjinya bulan ini kita serahkan," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemhub Prasetyo Boeditjahjono usai menerima kunjungan Dubes Tiongkok untuk Indonesia di Jakarta, Kamis (26/5).
Pasalnya, Pemerintah China akan memberikan pinjaman terkait pembiayaan proyek KA Trans Sumatera dan Trans Sulawesi senilai Rp 80 triliun. Namun, China harus terlebih dahulu mempelajari secara detail terkait proyek tersebut. "Mereka berminat memberikan pinjaman luar negeri untuk dua proyek KA, Trans Sumatera dan Sulawesi, masing-masing sekitar Rp 40 triliun," kata Prasetyo.
Sebelumnya, Prasetyo mengatakan, pihak Tiongkok meminta dokumen studi-studi yang telah dilakukan oleh Kemhub untuk dipelajari. "Sekarang akan ditinjau ulang oleh mereka karena memang keperluannya. Mungkin studi-studi itu sudah lebih dari lima tahun, jadi harus dikaji ulang," katanya.
Dia menjelaskan di antara proyek tersebut, sebagian ada yang sudah melalui studi kelaikan (feasibility study) ada pula yang masih belum (pra-feasibility study), sudah ditentukan trase dan ada pula yang sudah dikaji detailed engineering design (DED).
Prasetyo menyebutkan, yang sudah tahap DED, antara lain Trans Sumatera antara Rantau Rapat-Duri-Duri-Pekan Baru. Dia berharap pengkajian studi oleh Tiongkok bisa segera dan tidak lebih dari setahun. "Seharusnya untuk bisa ketemu mana yang dia minati, sekaligus diberikan pinjaman luar negeri," katanya.
Dia mengungkapkan pihak Tiongkok sudah sempat mendatangi Kemhub belum lama ini untuk meminta kajian studi Trans Sulawesi dan Trans Sumatera. "Saya janji seharusnya bulan ini karena dia berminat untuk ke China Exim Bank," imbuhnya.
Menurut Prasetyo, saat ini, dokumen-dokumen tersebut masih di Sekretariat Ditjen saat pelaksanaan studi kelaikan. "Seperti data trase ada di Direktorat Lalu Lintas, DED di prasarana, ini perlu waktu saya janji bulan ini kita bisa berikan," katanya.
Dia mengatakan, peminjaman dana untuk pembiayaan proyek KA tersebut dilatarbelakangi oleh efisiensi biaya karena APBN 2016 dipotong sekitar 10% atau Rp 3 triliun dari Rp 40 triliun. (Juwita Trisna Rahayu)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
