SURABAYA. Pelaksanaan Pilkada serentak 19 kabupaten dan kota di Jawa Timur terancam ditunda karena hingga hari ini, delapan KPU daerah belum menerima anggaran pilkada. Padahal, menurut aturan KPU RI, anggaran pilkada serentak paling lama harus sudah diterima pada 3 Juni mendatang.
"Jika sampai 3 Juni nanti, ada daerah yang belum menerima anggaran pilkada, maka akan kami sampaikan apakah mungkin pilkada serentak di Jatim ditunda, karena tidak mungkin proses pilkada tanpa adanya anggaran," kata Ketua KPU Provinsi Jatim, Eko Sasmito, Sabtu (30/5/2015).
Delapan daerah itu di antaranya Banyuwangi, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek dan Mojokerto. Penyebab belum turunnya anggaran pilkada kata dia beragam, kebanyakan karena masalah rumitnya birokrasi dan administrasi masing-masing daerah.
Eko mencontohkan di Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah daerah setempat meminta kuasa pengguna anggarannya ketua KPU, padahal menurut aturan, cukup sekretaris KPU setempat.
"Soal kuasa pengguna anggaran ini sekarang masih menjadi perdebatan di Banyuwangi," jelasnya.
Pihaknya akan tetap melakukan evaluasi keterlambatan pencairan anggaran pilkada Jatim, namun jika tidak ada jalan keluar, pilihannya pengunduran waktu pilkada serentak.
Sebanyak 19 kabupaten dan kota di Jatim yang akan menggelar pilkada bersamaan pada Desember mendatang, yakni di Ngawi, Kota Blitar, Lamongan, Jember, Ponorogo, Kediri, Situbondo, Gresik, Kota Surabaya, Trenggalek, Kota Pasuruan, Mojokerto, Sumenep, Banyuwangi, Malang, Sidoarjo, Pacitan, Tuban, dan Kabupaten Blitar. (Kontributor Surabaya, Achmad Faizal)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
