KELAPA SAWIT - JAKARTA. Pengusaha kelapa sawit mendesak pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menghapus bea keluar dan pungutan ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).
Pasalnya, bea keluar dan pungutan ekspor CPO tersebut dirasa kian memberatkan. Terlebih di tengah belum pulihnya ekspor CPO saat ini sehingga membuat pengusaha sawit makin tertekan.
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatra Utara Alexander Maha mengeluhkan banyaknya pengeluaran yang mencekik pengusaha sawit. Ia mencontohkan, per 1 Juli 2022, ada bea keluar senilai US$ 288 per ton CPO, pungutan ekspor US$ 200 per ton CPO dan tarif tambahan flush out senilai US$ 200 per ton CPO.
Walhasil, total biaya yang harus dikeluarkan pengusaha disebutnya mencapai US$ 688 per ton.
Baca Juga: Dukung Substitusi Impor, Porang Jadi Bahan Baku Kertas Berharga dan Sigaret
"Beban-beban pungutan itu terlampau besar," ucap Alexander dalam keterangannya, Kamis (14/7).
Bea keluar dan levy untuk ekspor CPO disebutnya mencapai US$ 688 per ton di saat harga CPO dunia berada di kisaran US$ 535 per ton. Itu artinya bea keluar yang harus dikeluarkan pengusaha lebih besar dibandingkan harga CPO yang dijualnya.
Di saat tarif kutipan ekspor CPO tinggi, dia melanjutkan, pengusaha justru kesulitan untuk menjual CPO-nya ke luar negeri. Imbasnya, stok di tangki-tangki pabrik kelapa sawit (PKS) pun melimpah bahkan beberapa PKS tak kuat lagi untuk menampungnya.
"Stok CPO Indonesia mendekati 8 juta ton, tangki-tangki di banyak PKS dan pelabuhan hampir penuh," tutur dia.
Kondisi stok yang melimpah ini, lanjut Alex, menjadi salah satu biang kerok anjloknya harga tanda buah segar (TBS) sawit. Harga pembelian per kilogram TBS pada 4 Juli 2022 disebut rata-rata Rp 916 di petani swadaya dan Rp 1.259 di petani plasma/mitra.
Pada 5 Juli 2022, harga itu turun menjadi Rp 898 di petani swadaya dan Rp 1.236 di petani bermitra/plasma. Harga kembali turun pada 6 Juli 2022, menjadi Rp 811 di petani swadaya dan Rp 1.200 di petani mitra/plasma.
Baca Juga: Melalui Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil, Dorong Petani Tebu Magetan Naik Kelas
"Kondisi stok yang melimpah mencapai 8 juta ton. Perjuangan merebut pasar dunia yang sebagian sudah diisi produk substitusi. Pada saat stop ekspor, kondisi perekonomian dunia yang kurang baik, dan pungutan ekspor yang tinggi menyebabkan harga TBS petani anjlok," jelas dia.
Oleh sebab itu, Alex meminta pemerintah untuk segera mencari solusi atas permasalahan di sektor sawit ini. Salah satunya dengan memangkas kutipan ekspor setidaknya hingga kondisi stok CPO di dalam negeri kembali normal.
"Kutipan ekspor segera dikurangi sampai stok CPO normal 3,5 juta-4 juta ton per bulan," tutup dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
