Dorong percepatan permasalahan pengadaan tanah Bendungan Bulango Ulu Gorontalo

Kamis, 25 November 2021 | 16:03 WIB   Reporter: Vendy Yhulia Susanto
Dorong percepatan permasalahan pengadaan tanah Bendungan Bulango Ulu Gorontalo

ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meresmikan Bendungan Karalloe di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (23/11/2021).

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kemenko Bidang Perekonomian melalui Tim Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi (PPKSE) pada 27-29 Oktober 2021 telah melaksanakan monitoring dan evaluasi lapangan pada Bendungan Bulango Ulu Gorontalo. Hal ini dalam rangka percepatan pembangunan PSN Bendungan Bulango Ulu tersebut.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut, salah satunya ditemukenali permasalahan dalam pengadaan tanah pada lokasi pembangunan bendungan yang harus segera ditindaklanjuti, yaitu terdapat persoalan pada tahap inventarisasi dan identifikasi objek pengadaan tanah.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) telah menyelenggarakan Rapat Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah PSN Bendungan Bolango Ulu di Hotel Aryaduta Jakarta pada tanggal 12 November 2021.

Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah Kementerian ATR/BPN Nurhadi, mengatakan, terdapat dua fokus utama dalam pelaksanaan pembebasan tanah untuk pembangunan bendungan. Yaitu pembebasan tanah utamanya untuk area konstruksi bendungan serta pencapaian target serapan anggaran pengadaan tanah yang dilaksanakan melalui anggaran LMAN Tahun 2021.

Baca Juga: Pelepasan cadangan minyak AS belum bisa menurunkan harga minyak dunia

Kepala Bidang PPKSE Wilayah Barat Indonesia, Yus Yuni Sugiharto menyampaikan, dalam melaksanakan dua fokus utama sebagaimana dimaksud tersebut, diperlukan komitmen dan sinergi dari pihak-pihak terkait untuk bersama-sama melaksanakan percepatan pengadaan tanah pada pembangunan Bendungan Bulango Ulu.

Langkah percepatan pengadaan tanah Bendungan Bulango Ulu akan dilakukan melalui identifikasi dan pendetailan masalah serta pelaksanaan sinkronisasi data pengadaan tanah Bendungan antara Kantor Pertanahan/BPN, Kantor Wilayah Kabupaten Bone Bulango, dan PPK Pengadaan Tanah Bendungan Bulango Ulu yang akan diselesaikan pada minggu ke-3 November 2021.

Diharapkan dengan langkah awal tersebut, dapat mempermudah koordinasi ke depan dan selanjutnya pelaksanaan pembangunan bendungan dapat diselesaikan sesuai target yang diharapkan.

Selain itu, Koordinator PMO KPPIP Sektor Sumber Daya Air dan Pelaporan, Dandi Wirustyastuko, menjelaskan, dalam rapat tersebut juga telah disepakati terkait komitmen Kepala Kantor Pertanahan Bone Bolango Kementerian ATR/BPN untuk menindaklanjuti kesepakatan hasil pertemuan dan pembahasan mengenai kendala dalam proses pengadaan tanah Bendungan Bolango Ulu yang dipimpin oleh Wakil Menteri ATR/BPN dan Wakil Ketua DPR RI pada tanggal 28 September 2021 lalu di Gorontalo, yang akan diselesaikan paling lambat pada minggu ke-2 Desember 2021.

Baca Juga: KPPIP dorong percepatan pelepasan aset Inalum untuk PSN KA Tebing Tinggi

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II Kementerian PUPR, Naswardi mengatakan, Bendungan Bolango Ulu Gorontalo telah dimulai pembangunannya sejak 2019. Ia mengatakan, pada November 2021 ini progres fisik Bendungan Bulango Ulu baru mencapai 5,2%.

“Hal tersebut dikarenakan masih adanya permasalahan pengadaan tanah yang masih mengganjal proses konstruksi bendungan, dimana akibat adanya permasalahan tersebut, saat ini progres pengadaan tanah baru dibebaskan seluas 48,68 Ha dari total kebutuhan seluas 1178,74 Ha (4,13%), ujar Naswardi dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Kamis (25/11).

Bendungan yang berlokasi di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo di bawah pengelola BWS Sulawesi II ini direncanakan pemanfaatannya untuk mengairi lahan persawahan seluas 4.193 Ha, reduksi banjir sebesar 84,62%, penyediaan air baku sebesar 2,2 m3/det, serta produksi listrik sebesar 4,96 MW. Dengan menfaat yang begitu besar untuk masyarakat, diharapkan bendungan ini dapat diselesaikan pada Tahun 2024.

Sebagai informasi, Rapat Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah PSN Bendungan Bolango Ulu di Hotel Aryaduta Jakarta pada tanggal 12 November 2021 dipimpin oleh Yus Yuni Sugiharto Kepala Bidang PPKSE Wilayah Barat Indonesia Kemenko Bidang Perekonomian dan dimoderatori oleh Dandi Wirustyastuko, Koordinator PMO KPPIP Sektor Sumber Daya Air dan Pelaporan.

Selanjutnya: Jumlah kematian akibat COVID-19 di Jerman melewati 100.000 kasus

Editor: Noverius Laoli
Terbaru