Elektabilitas Ahok terganjal dua kasus

Jumat, 13 Mei 2016 | 17:41 WIB   Reporter: Handoyo
Elektabilitas Ahok terganjal dua kasus


Jakarta. Sengketa pembelian tanah Rumah Sakit (RS) Sumber Waras dan kasus suap reklamasi teluk Jakarta mempengaruhi elaktabilitas atau tingkat keterpilihan dalam survei pemilihan Gubernur di DKI Jakarta tahun depan.

Berdasarkan survei yang dilakukan Media Survei Nasional (Median) yang dilakukan pada periode 20 April-4 Mei 2016 menunjukkan, elaktabilitas Ahok turun tipis. Bila, pada periode sebelumnya tingkat keterpilihan Ahok di atas 40%, maka pada survei terakhir menurun menjadi 38,6%.

Direktur Riset Median Sudarto mengatakan, secara umum kasus RS Sumber Waras dan suap reklamasi Teluk Jakarta memiliki efek negatif terbatas pada citra dan dukungan publik terhadap Ahok. "Kasus RS Sumber Waras dan reklamasi menjadi perhatian publik," kata Sudarto, Jumat (13/5).

Berdasarkan survei yang dilakukan tersebut, sebanyak 90,60% responden mengetahui tentang kasus tanah RS Sumber Waras. Dalam survei itu, jumlah responden yang menyatakan bila Ahok bersalah mencapai 24,60%, sedangkan yang menyatakan tidak bersalah sebanyak 22,60%.

Adapun terkait persoalan suap reklamasi Teluk Jakarta sebanyak 84,60% masyarakat yang disurvei mengetahui hal tersebut. Dari hasil survei ini juga menunjukkan, bahwa 28% responden menilai Ahok terlibat dalam kasus itu, sementara 19,40% responden  menilai Ahok tidak terlibat.

Walau tingkat elaktabilitas menurun tipis, namun populeritas Ahok masih tinggi dibandingkan saingannya. Hingga awal Mei 2016, popularitas Ahok masih berada di angka 91%, sementara tokoh-tokoh yang lain yang cukup tinggi popularitasnya adalah Ahmad Dani sebesar 80,6%, Yusril Ihza Mahendra sebesar 76%, Ridwan Kamil 75,6% dan Tri Rismaharini yang hanya 72,6%.

Hasil survei ini juga menunjukkan terjadi pembelahan terhadap kepuasan publik dalam kepemimpinan Ahok. Sebanyak 34% menunjukkan responden telah puas dengan kinerja Ahok, sementara 30,80% tidak puas. Sebanyak 40,6% responden juga menginginkan Ahok diganti, sedangkan 39% meminta agar Ahok tetap menjabat lagi.

Peneliti Forum Masyarakan Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, kedua kasus tersebut tidak membuat elektabilitas Ahok akan menurun drastis bila keputusan final belum ditetapkan oleh lembaga hukum. "Kalau keputusan akhir menunjukkan Ahok tidak bersalah, elektabilitas Ahok akan berlipat," kata Lucius.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto

Terbaru