KEBIJAKAN PEMDA - JAKARTA. Kolaborasi pengusaha, pemerintah dan masyarakat merupakan kunci agar bagi pemerintah daerah tidak kembali ke era Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam merespons pandemi Covid-10.
Hal itu dikatakan Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto, dalam Diskusi Media (Dismed) Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk Strategi Aman dan Produktif di Tengah Pandemi yang diselenggarakan media center KPCPEN di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kamis (24/9/2020).
Bima menuturkan, startegi kerjasama itulah yang digunakan di Kota Bogor. Menurutnya pada saat ada 40% pekerya yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah pandemi, pelaku Usaha mikro kecil menengah (UMKM) di bidang dekorasi rumah malah hits.
"Jadi kami berkolabirasi dengan HIPMI selaku penyedia tenan dan menjadi standby buyer, pemerintah melakukan pembinaan terhadap UMKM," ujarnya.
Baca Juga: Shinta Kadin: Kebijakan PSBB Menekan Permintaan Masyarakat
Sementara itu, dalam mencegah penyebaran Covid-19, pihaknya menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Komunitas untuk memutus rantai penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Langkah ini diikuti dengan membentuk tiga tim utama yang melibatkan berbagai unsur masyarakat hingga tingkat Rukun Tetangga (RT). "Ini kuncinya, dengan dibentuk tim-tim yang terdiri dari berbagai unsur hingga tingkatan komunitas," ujar Bima.
Lebih lanjut, Bima menjelaskan, untuk menghambat penyebaran Covid-19, pertama, pihaknya membentuk tim pelacak tingkat kecamatan dan kelurahan.
Tugasnya, melakukan pelacakan kontak kasus positif dalam waktu 2x24 jam kepada individu yang melakukan kontak langsung. Tim ini minimal wajib mendapatkan daftar kontak hingga 20 nama yang terindikasi melakukan kontak dengan kasus positif.
Kemudian, melakukan penilaian terhadap kemampuan isolasi mandiri masyarakat yang terpapar Covid-19 atau seseorang yang melakukan kontak langsung.
Jika dinilai tidak sesuai oleh tim tersebut, maka seseorang yang terinfeksi positif akan lagsung dirujuk ke rumah sakit rujukan di Kota Bogor. "Tim ini juga melakukan penilaian minimal 20 nama yang melakukan kontak kepada kasus Covid-19," kata Bima.
Petugas pemantau juga ditunjuk di tingkat Rukun Warga (RW) yang berjumlah satu orang. Tugasnya adalah melakukan pengawasan ketat terhadap kasus positif Covid-19 yang terjadi di lingkungan komunitas dengan tingkatan RW. "Memantau penderita Covid-19 di fasilitas kelurahan atau rumah isolasi," katanya.
Baca Juga: Ekonomi Tak Akan Banyak Bergerak Biarpun Ada Pilkada Serentak
Langkah kedua, dibentuk juga tim elang yang terdiri dari Karang Taruna, Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI), organisasi masyarakat KNPI Kota Bogor untuk berkeliling setiap hari mengawasi kegiatan masyarakat di luar rumahnya. Tugas dari tim ini akan akan mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh individu masyarakat atau pengusaha yang tidak mematuhi protokol kesehatan (prokes).
"Ada pengusaha yang telah ditutup sementara usahanya dan kita lakukan denda sebesar Rp5 juta," imbuhnya.
Ketiga, Pemerintah Kota Bogor membentuk tim merpati yang terdiri dari tokoh agama dan dokter untuk melakukan serangkaian edukasi terkait dengan Covid-19. Tim ini akan selalu berkeliling Kota Bogor setiap hari guna memberikan edukasi secara masif kepada masyarakat yang terindikasi belum mematuhi prokes.
Tak hanya itu, tim ini juga beranggotakan masyarakat yang telah sembuh dari Covid-19 untuk memberikan edukasi terhadap individu yang belum menyadari betapa berbahayanya penyakit ini. "Tim ini juga ada orang yang pernah mengidap penyakit ini," tuturnya.
Dengan melakukan pembatasan dengan skala komunitas di atas, lanjut Arya Bima, anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bogor akan semakin tepat sasaran. Sehingga, fokusnya dalam memerangi Covid-19 disuatu wilayah melalui tingkat komunitas dapat dilakukan secara optimal.
"Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah akan lebih fokus terhadap titik-tik yang merah," pungkasnya.
Baca Juga: Ada pandemi, konsumsi listrik di 8 wilayah ini turun di atas 5% di pada semester I
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Annas menyatakan pihaknya mengedepankan sektor perhotelan berkonsep outdoor dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini.
Ia menuturkan di era pandemi, okupansi perhotelan di Banyuwangi dengan konsep Staycation nya terus naik. Okupansi hotel naik menjadi 90-100% di Weekend.
Hal ini juga tidak luput dari direkomendasikannya Banyuwangu oleh Kemenko Marves menjadi salah satu destinasu perjalanan dinas dan rapat K/L pada Juli lalu.
ATS, Agrowisata Tamansuruh misalnya, menarik wisatawan dengan konsep outdoor dan restaurant ala kyoto dimana semua makanan yang ditawarkan sangat sehat, direbus dan tidak digoreng/ dikukus, serta dengan tetap menerapkan protokol kesehatan misalnya mengharuskan pengunjung membawa surat hasil rapit test non reaktif.
Kemudian, berdasarkan survei yang dilakukan oleh aplikasi Traveloka pariwisata Banyuwangi melejit ke peringkat tiga dibawah destinasi wisata unggulan Bali dan Jogyakarta. Hal tersebut, merupakan sebuah prestasi yang patut dibanggakan pada saat pandemi seperti ini.
"Survei dari Traveloka menyebutkan bahwa Banyuwangi peringkat tiga terpopuler," pungkasnya.
Selanjutnya: Katulampa Siaga 1, Bima Arya minta warga Bogor dan Jakarta waspada
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
