JAKARTA. Mantan Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Sylviana Murni akan dimintai keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi pengelolaan dana bantuan sosial untuk Kwarda Pramuka DKI Jakarta.
Ia dijadwalkan memenuhi undangan itu pukul 09.00 WIB di kantor Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri yang sementara bertempat di gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan.
"Ada undangan untuk dimohon hadir dalam penyelidikan yang berjalan dari penyidik Tipikor," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar, Kamis (19/1).
Penyidik, kata Boy, ingin menggali informasi yang diketahui Sylvi dalam pengelolaan dana bansos itu. Diketahui, Sylvi juga merupakan Ketua Kwarda Pramuka DKI Jakarta periode 2013-2018, yang dilantik pada Februari 2014.
"Diundang karena masih rangkaian penyelidikan, bisa dilakukan wawancara, interview terhadap pihak-pihak yang dibutuhkan keterangannya," kata Boy.
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, sebelum meminta keterangan Sylvi, penyidik telah meminta keterangan sekitar 20 orang. Namun, ia tidak menyebut detail siapa saja mereka.
"Di antaranya dari Pemprov DKI Jakarta," kata Martinus.
Mengenai pemanggilannya ke Bareskrim Polri, Sylvi berjanji akan menaati peraturan dengan kooperatif memenuhi panggilan polisi.
"Insya Allah sebagai warga negara baik pasti mengerti betul apa urusan hukum. Saya siap ikuti aturan dan saya sangat kooperatif soal itu," kata Sylvi.
Undangan permintaan keterangan dilayangkan dalam bentuk surat bernomor B/Pk-86/2017/Tipidkor.
Penyelidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sprin.lidik/04/I/2017/Tipidkor tanggal 6 Januari 2017 sesuai Laporan Informasi Nomor: LI/46/XI/2016/Tipidkor tanggal 24 November 2016. (Ambaranie Nadia Kemala Movanita)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
