DKI JAKARTA - JAKARTA. Surat Keterangan Presiden (Kepres) terkait dengan pemberhentian Sandiaga Uno sebagai wakil gubernur DKI Jakarta sudah dikeluarkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan bahwa partai politik sudah bisa memulai pembicaraan terkait wakil gubernur DKI.
Atas hal itu, dua partai baik PKS dan Gerindra berebut kursi dengan mengusung nama-nama kandidat yang dianggap kompeten menjalani roda pemerintahan Jakarta. PKS mengajukan dua nama yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto, sedangkan Gerindra mengajukan nama Muhammad Taufik.
Kedua partai mengklaim berhak atas kursi wagub. Namun, Anies masih enggan mengkomentari isu perebutan kursi wagub tersebut. “Kalau sudah (kesepakatan) nanti resmi, saya akan komentari namanya. Sebelum resmi saya jangan komentati nama dong,” ungkap Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis (20/9).
Sebelumnya Muhammad Taufik mengaku bahwa dirinya memang diusung oleh partai Gerindra untuk menduduki kursi wagub. Taufik juga sudah mendaftarkan dirinya untuk bergabung dalam pemilihan legislatif 2019 mendatang.
Lebih lanjut, Anies menunggu kesepakatan dari partai politik Gerindra dan PKS untuk menetukan pengganti Sandiaga. “Sekarang Kepres sudah keluar dan kita tunggu saja kalau partai-partai sudah ada kesepakatan dan arahnya sudah ada, baru saya ngomong,” tegas Anies.
Kriteria Anies
Anies menetapkan kriteria bagi siapa pun yang akan menduduki kursi jabatan wakil gubernur DKI Jakarta. “Yang penting harus mau kerja keras, harus tuntas, dan siap all out untuk tidak memikirkan yang lain-lain. Fokus konsentrasi di sini,” kata Anies.
Selanjutnya Anies ingin agar wakil gubernur DKI kelak tidak menganggap jabatan wakil gubernur sebagai arena politik. “Tapi dipandang sebagai tempat bekerja yang membuat perubahan di Jakarta. Selain itu juga punya visi yang sama, membuka kesetaraan, kesempatan bagi keadilan sosial di Jakarta,” ungkapnya.
Lebih lanjut Anie mengaku visi misi yang ia bangun saat berkampanye bersama Sandiaga harus tetap dipegang teguh dengan prinsip keadilan yang merata. Anies berharap visi misi ini nantinya diamanahkan oleh partai politik yang mengusung kadernya menjadi wakil gubernur. “Mudah-mudahan kriteria itu bisa jadi pertimbangan partai politik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
