PURWAKARTA. Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menyatakan kelangkaan gas elpiji bersubsidi 3 kilogram yang terjadi selama beberapa pekan terakhir akibat pendistribusian yang tidak tepat sasaran.
Kasubag Sarana Prasarana Perekonomian Pemerintah Kabupaten Purwakarta Dani Abdurahman, di Purwakarta, Kamis (21/4), mengatakan, pendistribusian elpiji bersubsidi itu tidak tepat sasaran, karena banyak pengguna elpiji 12 kilogram non subsidi beralih ke elpiji bersubsidi.
"Persoalan kelangkaan gas elpiji bersubsidi ini kami duga karena meningkatnya pengguna elpiji non subsidi ke gas elpiji bersubsidi," katanya.
Meski demikian, pihaknya belum dapat mengetahui persentase perpindahan pengguna gas elpiji non subsidi ke gas elpiji bersubsidi. Tetapi sesuai penelusuran dan laporan yang diterima, jumlahnya tidak bisa dipungkiri meningkat tajam.
Seperti pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Purwakarta dan juga pengusaha yang saat ini cukup banyak menggunakan gas elpiji 3 kilogram. Padahal sebelumnya, mereka menggunakan elpiji non subsidi.
"Alasannya, karena gas elpiji 3 kilogram memang harganya murah. Padahal PNS atau pengusaha tidak boleh menggunakan elpiji bersubsidi," katanya.
Ia menyatakan, sebenarnya ada tim khusus pengawas gabungan pendistribusian elpiji 3 kilogram yang dibentuk kepala daerah. Tim itu melibatkan berbagai unsur. Tugasnya ialah untuk mengawasi pendistribusian gas elpiji bersubsidi tersebut agar tepat sasaran.
Pasokan gas elpiji bersubsidi 3 kilogram untuk Purwakarta setiap bulan sebanyak 533 ribu. Jumlah itu masih kurang 0,6 persen jika disesuaikan dengan jumlah penduduk yang saat ini sudah lebih dari 900 juta jiwa.
Kuota gas elpiji 3 kilogram yang didistribusikan itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik Purwakarta tahun 2013 yang jumlah penduduknya kurang dari 800 ribu jiwa.
Sementara itu, kelangkaan elpiji 3 kilogram sebelumnya dilaporkan terjadi di sejumlah daerah sekitar Purwakarta. Masyarakat kesulitan untuk mendapatkan elpiji bersubsidi.
Meski mereka mendapatkannya, itu dibeli dengan harga mahal menembus Rp24.000 per tabung. Padahal harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah setempat Rp19.000 per tabung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
