LINGKUNGAN HIDUP - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong pembangunan tampat pengolahan sampah ramah lingkungan di Indonesia.
Selama ini pengolahan sampah masih sangat bergantung pada keberadaan TPA sampah, walaupun kondisi pengelolaan TPA sampah di sebagian besar kota/kabupaten di Indonesia belum memenuhi standar, dan pengoperasian dengan pembuangan terbuka (open dumping).
Salah satunya TPS ramah lingkungan yakni Tempat Pengolahan Sampah dengan Refuse Derived Fuel (RDF) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Nilai total investasi dari proyek ini sebesar Rp 90 miliar merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup, Bappenas, Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan Pemerintah Denmark.
“Pembangunan infrastruktur pengolahan sampah skala kawasan dinilai efektif untuk volume sampah yang tidak terlalu besar, sehingga pengurangan sampah dapat dilakukan mulai dari sumbernya. Dukungan pemerintah Kabupaten kota juga diperlukan terutama dalam penyediaan lahan," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam siaran persnya, Selasa (14/5).
Sementara, Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dodi Krispratmadi mengatakan, pembangunan TPA berbasis RDF dilatarbelakangi masalah pengelolaan persampahan di Kabupaten Cilacap.
Dengan jumlah penduduk lebih dari 1,5 juta jiwa,Kabupaten Cilacap memiliki 4 TPA dengan kondisi yang hampir penuh. TPA terbesar adalah TPA Tritih Lor yang ada di Kecamatan Jeruk Legi akan segera habis masa layanannya, sehingga perlu dicari metode alternatif pengelolaan sampahnya.
Di Kabupaten Cilacap terdapat pabrik semen PT Holcim Indonesia yang dalam proses produksinya menggunakan batu bara sebagai bahan bakar. Dengan sistem RDF, sampah dapat diubah menjadi sumber energi yang berfungsi sebagai briket dan dimanfaatkan sebagai subtitusi bahan bakar bagi pabrik PT Holcim Indonesia di Cilacap.
Pengolah sampah sistem RDF di TPA Tritith Lor dibangun pada Juli 2017 dan telah di ujicoba pada November 2018. Memiliki kapasitas pengolahan 120 ton sampah/hari dengan menggunakan teknologi mechanical – biological treatment (pemilahan-pencacahan-biodrying).
Kementerian PUPR memberikan fasilitas berupa seluruh konstruksi bangunan RDF dengan anggaran sebesar Rp 27 miliar. Pemerintah Denmark memberikan bantuan berupa peralatan mekanikal dan elektrikal. Kementerian LHK dan Bappenas memberikan fasilitas berupa sarana penunjang serta subsidi tipping fee di 5 tahun pertama operasional.
Dengan dukungan pemerintah diharapkan nantinya bisa menurunkan tipping fee yang harus dibayar oleh Pemda, dari Rp 250.000/ton sampah menjadi Rp 120.000/ton sampah.
Pemkab Cilacap berkontribusi dalam menyediakan lahan serta pengadaan truk pengangkut sampah dan PT Holcim Indonesia, selaku konseptor desain teknis dan off taker dari RDF yang akan dihasilkan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
