INFRASTRUKTUR DAERAH - Pembangunan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang lebih dikenal sebagai Bandara Kertajati terus dikebut. Pemerintah menargetkan bandara yang berlokasi di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majelengka, Jawa Barat itu bisa selesai pada tahun ini.
Direktur Utama PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Virda Dimas Ekaputra mengatakan, progres keseluruhan konstruksi Bandara Kertajati per 30 Agustus 2017 sudah 55%. Ia berharap akhir tahun ini konstruksi darat sudah bisa diselesaikan. "Mudah-mudahan Desember ini sudah bisa mendekati 100% konstruksi," kata Virda kepada KONTAN, Senin (4/9).
Proyek Bandara Kertajati membutuhkan investasi konstruksi darat senilai Rp 2,16 triliun. Di luar itu pemerintah akan menggelontorkan dana Rp 874 miliar untuk konstruksi prasarana udara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selain mempercepat penyelesaian konstruksi darat, kata Virda, BICB juga tengah mencari alternatif pendanaan untuk proyek ini. Maklum, porsi investasi untuk konstruksi proyek ini sebanyak 70% berasal dari modal perusahaan dan sisanya 30% dari pinjaman. Virda bilang pada kuartal III-2017 BIJBbakal menerbitkan reksadana penyertaan terbatas untuk proyek Bandara Kertajati senilai Rp 950 miliar. "Ini untuk memenuhi kebutuhan investasi Rp 2,6 triliun karena 70% nya merupakan equity," jelasnya.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hengki Angkasawan bilang, hingga akhir tahun ini, APBN yang dianggarkan untuk konstruksi prasarana Bandara Kertajati mencapai Rp 250 miliar. "Ini untukmembiayaipekerjaan lanjutan runway, apron, taxyway, serta airfield landing," ujarnya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, BIJB merupakan salah satu proyek yang tengah difasilitasi untuk menggunakan skemaPembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) pada kuartal III-2017.
Skema ini bisa menjadi solusi mengatasi kebutuhan pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah melalui keterlibatan swasta. "Ini menjadi solusi mengatasi keterbatasan anggaran APBN dengan menggunakan skema creative financing, sekaligus solusi penguatan ekuitas BUMN tanpa mengandalkan penyertaan modal negara (PMN),"ujar Bambang, Minggu (3/9).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
