JAKARTA. Anggota DPRD DKI Jakarta Fahmi Zulfikar memenuhi pemanggilan penyidik Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri, Rabu (29/4) pagi tadi. Fahmi adalah rekan Abraham Lunggana ketika di Komisi E DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 lalu.
"Selain Lulung, kita juga memeriksa Fahmi Zulfikar. Fahmi tengah kita periksa," ujar Kepala Subdirektorat V Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Muhammad Ikram melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu siang.
Seharusnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung) menjalani pemeriksaan hari ini. Namun, kuasa hukum Lulung mengaku kliennya belum menerima surat pemanggilan pemeriksaan dari Bareskrim Polri.
Fahmi diperiksa sebagai saksi perkara dugaan tindak pidana korupsi melalui pengadaan UPS. Dia datang ke gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 09.00 WIB. Dia datang seorang diri tanpa didampingi kuasa hukumnya.
Saat ini, politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tersebut menjabat sebagai anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta. Namun, pada 2014 lalu, dia menjabat sebagai Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta di mana Abraham Lunggana menjadi koordinator komisinya. Kasus dugaan tindak pidana korupsi lewat pengadaan UPS tersebut juga terjadi pada tahun anggaran APBD Perubahan 2014.
Ikram tidak dapat memastikan kapan pemeriksaan Fahmi selesai dilakukan. "Kita dengar saja apa keterangan dari yang bersangkutan. Semoga bermanfaat bagi kelanjutan pengusutan penyidikan kasus ini," ujar Ikram.
Dalam perkara ini, Polisi telah menetapkan dua tersangka, yakni Alex Usman dan Zaenal Soleman. Alex diduga melakukan korupsi saat menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat. Sedangkan Zaenal Soleman saat menjadi PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.
Keduanya dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP.
Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso memastikan unsur tersangka tak hanya berasal dari eksekutif saja, melainkan dari legislatif dan pihak swasta. Namun, Budi mengaku sangat berhati-hati mengusut kasus korupsi tersebut sehingga proses penetapan tersangka dari unsur lainnya membutuhkan waktu yang tak singkat. (Fabian Januarius Kuwado)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
