Melihat kesiapan Madura menjadi provinsi

MADURA. Angan-angan Madura untuk memisahkan diri dari Provinsi Jawa Timur, menjadi provinsi sendiri, terlihat masih memiliki tantangan berat.

Sektor ekonomi empat kabupaten di Madura, masing-masing Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep, masih jauh jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain.

Empat kabupaten ini, pada tahun 2014 kemarin hanya memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 532 miliar.

Rincian PAD tahun 2014 kemarin di masing-masing kabupaten yakni, Kabupaten Sumenep Rp 166 miliar, Kabupaten Pamekasan Rp 125 miliar, Kabupaten Sapang Rp 121 miliar, dan Kabupaten Ujung Barat Bangkalan Rp 120 miliar.

PAD empat kabupaten ini, -contohnya, belum bisa setara dengan Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 kemarin sebesar Rp 800 miliar.

Wakil Bupati Bangkalan Mundir Rofii menjelaskan, peningkatan ekonomi Madura harus menjadi agenda utama sebelum Madura dijadikan provinsi.

Sebab, banyak potensi ekonomi yang masih belum digarap secara serius oleh masing-masing pemerintahan di Madura.

Migas
Potensi ekonomi yang dimaksud Mundir, di sektor minyak dan gas. “Migas di Madura ini cukup besar potensi ekonominya. Namun yang masuk ke pendapatan daerah minim sekali. Bahkan di Bangkalan sepeserpun tidak masuk ke dalam PAD,” terang Mundir Rofii, awal pekan lalu.

Mundir memprediksi, jika sektor migas semuanya dikelola oleh masing-masing pemerintahan di Madura, maka peningkatan PAD bisa mencapai ratusan miliar.

Tiga Kabupaten, masing-masing Bangkalan, Sampang dan Sumenep, semuanya sumber migasnya sudah beroperasi.

Sementara di Kabupaten Sampang, harapan terbesar untuk peningkatan PAD bersumber dari sektor pengelolaan migas.

Tahun 2015 ini, sektor migas sudah bisa menyumbangkan PAD sebesar Rp  6,7 miliar. Namun, pengelolaannya masih menjadi wewenang perusahan asing.

Sedangkan, pendapatan yang masuk ke PAD, diperoleh dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ikut sebagian mengelola migas.

Suhartini Kaptiati, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang mengatakan, sektor migas menjadi harapan besar untuk peningkatan ekonomi Kabupaten Sampang.

Namun yang menjadi kendala, regulasi migas tidak berada pada kewenangan Pemerintah Daerah. Daerah yang menerima apa yang sudah diberikan oleh Pemerintah Daerah.

“Saya tidak berani untuk memprediksi keuangannya berapa untuk sektor migas. Yang diperoleh dari sektor migas selama ini hanya sebatas dari perusahaan daerah saja,” ungkap Sukartini, Jumat (13/11).

Kabupaten Pamekasan, satu-satunya Kabupaten di Madura yang tidak memiliki kekayaan alam dari sektor migas.

Meskipun sudah ada beberapa titik yang dibor untuk kebutuhan eksplorasi migas, namun masih belum beroperasi.

Yang menjadi andalan peningkatan ekonomi Pamekasan, hanya pada sektor perdagangan, pajak dan jasa.

“Dari tahun ke tahun, PAD kita terus meningkat. Terutama dari sektor jasa dan perdagangan. Memang kita dituntut untuk terus mencari sumber-sumber pendapatan lain yang sah untuk menambah PAD, terutama di sektor pertanian dan kelautan,” ungkap Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, Rabu (12/11).

Khusus untuk Kabupaten Sumenep, dikenal dengan daerah paling kaya sumber daya alamnya, terutama migas.

Anggota DPRD Sumenep asal Kepulauan Sapeken, Nur Asyur mengatakan, beberapa titik eksplorasi migas di Sumenep, baik yang di lautan (off shore) ataupun di daratan (on shore) ada di Pulau Kangen dan Pulau Pagerunga.

Ditambah lagi dengan Migas Blok Maleo (Perairan Giligenting). Namun tidak satu pun penghasilan industri migas di dua pulau itu yang masuk ke PAD Sumenep.

“Sumenep hanya kebagian dana bagi hasil migas saja, sama dengan daerah-daerah lain di Jawa Timur yang tidak punya sumber migas. Uang orang Sumenep lari ke luar daerah,” terang Nur Asyur, Jumat (13/11).

Kepala Bidang Pendapatan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep, Imam Sukandi mengaku, perolehan dana bagi hasil migas masih minim. Bahkan sering meleset dari target.

Tahun 2014 dari target Rp 6,18 miliar, hanya tercapai Rp 5,38 miliar. “Dari tahun ke tahun terus kita coba tingkatkan pendapatan dari sektor migas, walaupun hanya sekedar DBH,” ungkap Imam Sukandi.

Dosen Univeritas Madura (Unira) Pamekasan, Hazin Mukti, menjelaskan, gagasan Madura untuk menjadi provinsi masih menjadi mimpi. Sebab, kemauan Pemerintah di empat Kabupaten untuk mengembangkan ekonominya masih sangat sulit.

Apalagi kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Madura masih rendah. “Keran investasi di Madura masih tertutup. Pemerintah daerah butuh keberanian dan terobosan agar mendapat kepercayaan dari investor,” ungkap Hazin Mukti.

Hazin memaparkan, Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) sudah lima tahun beroperasi. Namun, dampak terhadap pengembangan ekonomi di Madura belum terasa.

Pembangunan di bidang ekonomi, infrastruktur, pertanian dan perkebunan, masih jalan di tempat. Potensi ekonomi Madura besar, tetapi masyarakat sendiri yang bergerak untuk maju. Sedangkan Pemerintah enggan mendorongnya.

“Jangan terlalu jauh bicara soal Provinsi Madura. Yang butuh serius pengembangan ekonomi dulu agar tidak jadi provinsi yang gagal,” ungkap mantan konsultasn Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi (Bappeprov) Jawa Timur ini.

Lantas, siapkan Madura menjadi provinsi? (Kontributor Pamekasan, Taufiqurrahman)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News