JAKARTA. Sekitar 2.000 orang yang terdiri dari karyawan dan keluarganya, masyarakat adat dan perwakilan 7 suku, serta penduduk lokal Kamis (23/3) siang menggelar demo di Bundaran Timika Indah.
Massa yang menamakan diri Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF) itu meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai operasional PT Freeport Indonesia.
“Di tengah konflik yang tak kunjung usai ini, Papua jadi korbannya. Pebisnis lokal, mulai dari peternak ayam hingga pemilik hotel dan rental mobil, kehilangan pelanggan akibat karyawan-karyawan perusahaan yang dirumahkan. Perekonomian kami lesu dan menurun drastis. Bank lokal pun merugi hingga satu miliar rupiah per bulan akibat kredit macet,” ujar Mikael Adi Koordinator Lapangan GSPF dalam keterangan persnya.
Menurutnya, jika Freeport berhenti beroperasi, akan ada puluhan ribu pengangguran baru di Papua. Untuk itu, ia meminta pemerintah memikirkan dampak ekonomi dan sosial yang akan terjadi.
Selama beroperasi di Papua, Freeport telah berinvestasi lebih dari US$ 13 miliar di berbagai sektor di Papua, dan kini menggerakkan 94% perekonomian Mimika. Freeport juga telah berkontribusi dalam membuka lapangan pekerjaan kepada lebih dari 120.000 masyarakat Papua.
John Magal, tokoh Pemuda Amungme yang turut serta dalam aksi demo mengatakan, pemerintah bersama PT Freeport Indonesia dan masyarakat adat harus duduk bersama merundingkan kelanjutan kontrak karya dengan mengakomodasi hak-hak masyarakat adat setempat.
Mereka juga meminta perundingan renegosiasi kontrak tersebut dilakukan di Timika, agar dapat disaksikan secara terbuka oleh masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
