ANGGARAN - JAKARTA. Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta sudah menyepakati Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 pada Rabu malam (9/8).
Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengatakan, hasil rapat pembahasan dan pendalaman menyepakati KUA-PPAS tahun anggaran 2024 sebesar Rp 81,5 triliun. Kemudian kesepakatan tersebut akan dilanjutkan pendalaman di komisi, serta penandatanganan kesepahaman antara DPRD dan Pemprov DKI pada tanggal 21 Agustus mendatang.
“Badan Anggaran bersama eksekutif telah menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2024. Nanti pendalamannya setelah MoU di Komisi-Komisi,” ujar Prasetio, Rabu (9/8) malam dalam keterangan tertulis, Kamis (10/8).
Baca Juga: Pemprov DKI Akan Beli Jeep Rp 2,3 Miliar, Heru Budi: Saya Tahunya Mobil Listrik
Ia berharap, Pemprov DKI menggunakan anggaran tersebut sebaik mungkin. Terutama untuk menyelesaikan enam program prioritas. Yakni penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, antisipasi dampak ekonomi, serta penguatan nilai demokrasi.
"Saya meminta Pemprov DKI segera mengambil langkah tepat dalam penyelesaian masalah banjir seperti di kawasan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Serta masalah lain seperti penanganan kemacetan, penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, antisipasi dampak ekonomi, serta penguatan nilai demokrasi," jelasnya.
Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Michael Rolandi Cesnanta Brata memaparkan proyeksi pendapatan di sepanjang tahun 2024 sebesar Rp 72,32 triliun. Itu terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 52,36 triliun, pendapatan transfer Rp 19,25 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 722,12 miliar.
"Serta dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 9,23 triliun yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Rp 3,82 triliun dan penerimaan pinjaman daerah Rp 5,41 triliun,” paparnya.
Ia menambahkan, postur belanja dengan nilai Rp71,81 triliun yang diproyeksikan untuk belanja operasi Rp 58,84 triliun, belanja modal Rp 11,47 triliun, belanja tidak terduga (BTT) Rp 1,17 triliun dan belanja transfer Rp 318,31 miliar.
"Dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 9,76 triliun yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) Rp 7,90 triliun, dan pembiayaan cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp 1,86 triliun," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
