Pengeluaran Per Kapita: Provinsi Mana Paling Tinggi?

Sumber: Badan Pusat Statistik | Editor: Tiyas Septiana

KONTAN.CO.ID - Laporan terbaru mengenai data pengeluaran per kapita di Indonesia pada tahun 2024 memberikan wawasan penting tentang pola konsumsi dan dinamika ekonomi rumah tangga di seluruh negeri.

Data ini, yang dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS), menyajikan rata-rata pengeluaran bulanan per individu, yang dikelompokkan menjadi dua kategori utama: pengeluaran untuk Makanan dan pengeluaran untuk Bukan Makanan.

Angka pengeluaran per kapita ini secara luas diakui sebagai indikator penting untuk memotret tingkat kesejahteraan dan mengukur kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Semakin besar pengeluaran per kapita, semakin tinggi pula estimasi kebutuhan hidup di wilayah tersebut.

Disparitas Antar Wilayah: Siapa yang Teratas dan Terbawah?

Analisis data per provinsi menunjukkan adanya jurang yang signifikan dalam biaya hidup dan pola pengeluaran di Indonesia.

Provinsi DKI Jakarta kembali menduduki peringkat teratas dengan rata-rata pengeluaran total per kapita tertinggi, mencapai Rp 2.794.485 per bulan.

Tingginya angka di ibu kota ini sebagian besar didorong oleh tingginya pengeluaran untuk kategori Bukan Makanan (Rp 1.686.257), yang mengindikasikan mahalnya biaya untuk kebutuhan seperti perumahan, transportasi, dan layanan publik lainnya.

Sebaliknya, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatatkan rata-rata pengeluaran per kapita terendah, yaitu sebesar Rp 975.854. Selain NTT, Lampung (Rp 1.201.473) dan Jawa Tengah (Rp 1.271.678) juga termasuk dalam jajaran provinsi dengan pengeluaran per kapita di bawah rata-rata.

Mengukur Kesejahteraan: Perbandingan dengan UMP

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, penting untuk membandingkan angka pengeluaran per kapita dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024.

UMP, yang dikutip dari laman Indonesiabaik.id, berfungsi sebagai patokan upah terendah bagi pekerja lajang. Membandingkan kedua data ini dapat menunjukkan apakah pendapatan minimum di suatu daerah mampu menutupi kebutuhan hidup.

Berikut adalah perbandingan menarik dari data tersebut:

DKI Jakarta: Dengan UMP Rp 5.067.381, pendapatan minimum di ibu kota jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata pengeluaran per kapita Rp 2.794.485. Ini menunjukkan bahwa secara teori, UMP di Jakarta lebih dari cukup untuk menutupi kebutuhan pokok individu.
Jawa Tengah: UMP sebesar Rp 2.036.947 juga cukup memadai jika dibandingkan dengan pengeluaran per kapita Rp 1.271.678.
Kalimantan Timur: UMP sebesar Rp 3.360.858 menunjukkan kemampuan daya beli yang kuat, karena angkanya cukup jauh di atas pengeluaran per kapita Rp 2.042.791.

Secara umum, data ini memperlihatkan bahwa UMP di banyak provinsi berada di atas rata-rata pengeluaran per kapita, yang mengindikasikan bahwa upah minimum secara statistik mampu menutupi kebutuhan pokok individu.

Tonton: Harga Emas Antam Kembali Melonjak Hari ini (9 September 2025)

Pola Konsumsi: Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan

Meskipun pengeluaran total menjadi perhatian utama, komposisi pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan juga memberikan gambaran menarik.

Dalam konteks ekonomi, perbandingan porsi pengeluaran kedua kategori ini sering menjadi salah satu tolok ukur kesejahteraan. Idealnya, seiring meningkatnya kesejahteraan, proporsi pengeluaran untuk Bukan Makanan akan lebih besar dibandingkan Makanan. Namun, tren ini sangat bervariasi antarprovinsi.

Kepulauan Riau menjadi contoh provinsi dengan pengeluaran Bukan Makanan (Rp 1.170.437) yang jauh melampaui pengeluaran Makanan (Rp 938.634).

Di DI Yogyakarta, pengeluaran Bukan Makanan mencapai Rp 1.010.683, juga jauh melampaui pengeluaran Makanan sebesar Rp 748.182.

Pola serupa juga terlihat di Bali dan Kalimantan Utara, yang menunjukkan bahwa tingginya biaya hidup di daerah tersebut didominasi oleh pengeluaran untuk kebutuhan esensial di luar pangan.

Sebaliknya, beberapa provinsi seperti Aceh, Sumatera Selatan, dan Jambi menunjukkan komposisi pengeluaran yang lebih berimbang, di mana selisih antara pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan tidak terlalu besar.

Relevansi Data bagi Pengambilan Kebijakan

Data gabungan ini adalah aset berharga. Tidak hanya berfungsi sebagai indikator inflasi dan daya beli, data ini juga krusial dalam menentukan garis kemiskinan dan merancang program bantuan sosial.

Dengan membandingkan UMP dan pengeluaran, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih akurat dan adil, memastikan bahwa bantuan atau intervensi ekonomi yang diberikan benar-benar sesuai dengan realitas biaya hidup di lapangan.

Data ini memastikan bahwa kebijakan makroekonomi dapat diterjemahkan menjadi dampak nyata pada tingkat rumah tangga.